RRI.CO.Id, Jayapura – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Jayapura terus melakukan berbagai langkah strategis dan terukur. Upaya tersebut dilakukan untuk memantapkan kesiapan Kabupaten Jayapura naik level sebagai Kabupaten Layak Anak tingkat nasional pada tahun 2026.

Kepala DP3A Kabupaten Jayapura, Beatrix, mengatakan Kabupaten Jayapura selama ini menjadi daerah barometer dan perwakilan Papua di tingkat nasional. Oleh karena itu, berbagai kekurangan yang masih ditemukan pada penilaian sebelumnya terus diperbaiki secara serius dan berkelanjutan.

Beatrix menjelaskan pada tahun lalu Kabupaten Jayapura belum berhasil naik level Kabupaten Layak Anak. Pada tahun ini, DP3A mendapatkan pendampingan langsung dari tim verifikasi KLA Provinsi Papua guna memantapkan seluruh indikator penilaian.

Ia menuturkan sebagian besar organisasi perangkat daerah sebenarnya telah melaksanakan program sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Namun, kelemahan masih terlihat pada aspek pengumpulan dokumen serta pengelolaan data pendukung yang belum maksimal.

Beatrix berharap seluruh OPD teknis yang bermitra dengan DP3A dapat meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk bersama-sama memajukan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Jayapura secara optimal.

Sementara itu, Ketua Tim Verifikasi KLA Provinsi Papua, Josefientje Wandosa, menjelaskan pendampingan dilakukan karena Kabupaten Jayapura belum naik level pada tahun 2024. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya dukungan dari pihak terkait dalam penyediaan dan pengelolaan data.

Menurut Josefientje, kondisi tersebut membuat para operator dan leading sector di OPD mengalami kesulitan teknis. Padahal, seluruh kegiatan dan program sebenarnya sudah dilaksanakan, hanya saja belum terdokumentasi dan terhimpun dengan baik.

Ia menambahkan Kabupaten Jayapura saat ini masih berada pada level pratama Kabupaten Layak Anak. Untuk naik ke level nindya bahkan lebih tinggi, dibutuhkan komitmen kuat pemerintah yang didukung masyarakat adat, agama, serta unsur nonpemerintah.