RRI.CO.ID, Surabaya - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan ini terus menjadi perbincangan publik karena dinilai berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hal tersebut dibahas dalam Dialog Sosial di Tanjung Perak Siang, Jum’at, 23 Januari 2026, dengan topik Antara MBG – Gizi Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Kegiatan ini menghadirkan Dra. Christine Lucia Mamuaya, M.IP, Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UWKS, sebagai narasumber.

Christine menjelaskan, pembahasan mengenai MBG relevan dengan momentum peringatan Hari Gizi Nasional yang dicanangkan dua hari sebelumnya. Menurutnya, pencanangan tersebut menjadi pengingat penting bahwa persoalan gizi masih menjadi perhatian serius di Indonesia, terutama terkait kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa kondisi gizi masyarakat belum sepenuhnya dapat dikatakan baik. “Masyarakat kita itu belum sepenuhnya bisa dikatakan sehat terutama untuk gizi, perkembangan, dan pertumbuhannya juga masih banyak bermasalah,” ujarnya.

Christine menambahkan, masalah gizi tidak hanya terjadi di daerah, tetapi juga di wilayah perkotaan yang kerap dianggap aman. Lebih lanjut, Christine menjelaskan bahwa MBG merupakan singkatan dari Makan Bergizi Gratis.

“Kalau kita sudah masuk pada hal-hal yang namanya gratis, pasti menyenangkan untuk apapun, paling tidak dapat mengurangi kantong kita,” ucapnya.

Namun, ia menekankan bahwa MBG bukan sekadar program gratis, melainkan upaya memenuhi kebutuhan dasar yang menyentuh unit terkecil masyarakat, yakni keluarga. Dalam pelaksanaannya, Christine menyoroti anak-anak atau siswa sebagai penerima manfaat utama program MBG.

Ia menjelaskan bahwa program ini melibatkan banyak pihak, mulai dari siswa, lembaga pendidikan, proses pendistribusian, hingga penyedia makanan. Menurutnya, anak usia sekolah dasar kerap menghadapi kendala seperti pilih-pilih makanan atau lebih menyukai masakan rumah, sehingga berpotensi tidak mengonsumsi makanan yang disediakan.

Dari sisi penyedia makanan, Christine menegaskan pentingnya menjaga kualitas gizi dan keamanan pangan. Ia menyampaikan bahwa mencari keuntungan adalah hal yang wajar, namun tetap harus memperhatikan standar gizi.

Makanan yang disajikan, kata dia, idealnya memenuhi prinsip gizi seimbang, memiliki porsi yang tepat, bahan yang layak konsumsi, serta memperhatikan masa kedaluwarsa dan waktu penyajian agar tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi anak. Christine menilai MBG sebagai program yang baik dan patut didukung karena menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerus bangsa.

Meski demikian, ia mengingatkan adanya berbagai tantangan di lapangan, seperti keterlambatan distribusi yang dapat menyebabkan anak tidak makan pada waktunya dan berpotensi mengganggu kesehatan serta proses belajar. Ia juga mengaitkan MBG dengan konsep kesejahteraan sosial.

Menurutnya, kesejahteraan sosial merupakan kondisi ketika kebutuhan dasar jasmani dan rohani terpenuhi, termasuk pangan bergizi. “MBG bukan satu-satunya faktor, tetapi salah satu penunjang terjadinya kondisi masyarakat yang sejahtera,” ujarnya.

Ia berharap implementasi MBG di Surabaya yang mulai diterapkan akhir Desember atau awal Januari 2026 dapat berjalan optimal dengan belajar dari pengalaman di daerah lain.