RRI.CO.ID, Pati - Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan korupsi yang menyeret Bupati Pati, Sudewo. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk nyata pengawalan publik terhadap integritas pemerintahan daerah.

Presidium AMPB, Harno, menegaskan, aliansinya tetap konsisten melaporkan dan mengawal berbagai dugaan penyalahgunaan wewenang di Kabupaten Pati, meskipun dalam prosesnya kerap mendapat tekanan hingga upaya kriminalisasi.

Menurutnya, tindakan tegas KPK ini harus menjadi pintu masuk untuk membongkar praktik korupsi secara menyeluruh di wilayah tersebut.

"Penegakan hukum perlu transparan dan akuntabel agar kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi dapat dipulihkan," ujar Harno saat menggelar konferensi pers di depan Kantor Bupati Pati, Selasa 20 Januari 2026.

Ia menekankan, kepastian hukum merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Penanganan perkara yang berlarut-larut hanya akan memicu spekulasi liar dan ketidakpastian di tengah masyarakat.

"Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus mengawal proses penegakan hukum ini bersama-sama. Partisipasi publik penting untuk memastikan pemberantasan korupsi berjalan tanpa tebang pilih," tuturnya.

AMPB berkomitmen mengawal proses hukum hingga tuntas sebagai tanggung jawab moral masyarakat sipil. “Perjuangan ini demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat Pati,” ujarnya.

Aliansi juga mendesak penyelesaian berbagai persoalan struktural yang terjadi. Mereka juga mendorong proses hukum secara profesional dan terbuka untuk keadilan.(APB)