RRI.CO.ID, GORONTALO – Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) secara daring melalui Zoom Meeting untuk mempercepat implementasi Pertanian Modern–Advanced Agricultural System (PM-AAS) di Provinsi Gorontalo.

Rakor yang dipimpin Kepala Balai Besar BRMP Gorontalo, Ardi Praptono, menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung Gerakan Tanam Serentak PM-AAS.

Rakor dibuka oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, M. Jamal Nganro. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa Provinsi Gorontalo mendapat target pengembangan PM-AAS seluas 6.576 hektare yang harus direalisasikan pada periode Juli hingga September 2026 sebagai bagian dari target nasional.

Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Pertanian setelah keberhasilan demonstrasi teknologi PM-AAS pada Gelar Teknologi Pekan Nasional (PENAS) XVII Tahun 2026 di Gorontalo. Program ini juga menjadi bagian dari strategi peningkatan produksi padi serta percepatan pencapaian swasembada pangan nasional.

Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya mendukung pelaksanaan program melalui sinergi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Pada kesempatan itu, Ardi Praptono menjelaskan bahwa PM-AAS merupakan sistem budidaya padi modern yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya melalui penerapan tanam rapat, penggunaan varietas unggul spesifik lokasi, mekanisasi pertanian, pemupukan berimbang, pemanfaatan pupuk organik dan silika, serta sistem pengairan berselang (intermittent irrigation).

Menurut Ardi, pendekatan tersebut mampu meningkatkan efisiensi budidaya, mempercepat proses tanam, meningkatkan populasi tanaman, sekaligus mendorong produktivitas padi secara berkelanjutan.

Ia menegaskan, keberhasilan implementasi PM-AAS sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur irigasi. Karena itu, BRMP Gorontalo akan segera menyampaikan data lokasi sasaran beserta titik koordinat kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) provinsi maupun kabupaten/kota untuk memverifikasi kondisi jaringan irigasi dan ketersediaan air, terutama dalam menghadapi musim kemarau.