RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Peraihan opini WTP ini, merujuk hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kemkomdigi, untuk tahun anggaran 2025.

Opini WTP kali ini, merupakan capaian yang kedua kalinya Kemkomdigi di bawah kepemimpinan Menteri Komidigi, Meutya Hafid. Sebab dari laporan keuangan sebelumnya, Kemkomdigi sempat menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), pada tahun 2015, 2022, dan 2023.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kemkomdigi ini, diserahkan langsung oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq kepada Menkomdigi. Meutya menuturkan, capaian tersebut mencerminkan komitmen seluruh jajaran Kemkomdigi dalam tata kelola keuangan negara yang baik.

"Ini (opini WTP) mencerminkan komitmen seluruh jajaran Kemkomdigi dalam membangun tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Bahkan selain itu, keberhasilan mempertahankan WTP ini menurutnya, menunjukan reformasi birokrasi dan penguatan pengelolaan keuangan berjalan baik. Hal ini dikatakan Meutya, sejalan dengan agenda transformasi digital nasional yang tengah dipercepat pemerintah.

Sepanjang tahun 2025, Kemkomdigi juga mencatat realisasi penyerapan anggaran sebesar 94 persen yang diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas kinerja. Seperti diantaranya, perluasan konektivitas, penguatan infrastruktur digital, dan peningkatan layanan digital bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Dengan raihan WTP dua tahun berturut-turut, Meutya menegaskan komitmen kemkomdigi dibawah kepemimpinannya dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan negara. Hal ini sekaligus juga, memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi percepatan transformasi digital Indonesia.

Sementara itu, Anggota III BPK RI Akhsanul Khaq menjelaskan, opini WTP ini diberikan dengan menerapkan empat kriteria Utama. Diantaranya, kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.