RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan hunian tetap untuk masyarakat terdampak bencana Sumatra. Ia menyampaikan, pemerintah tengah memperkuat koordinasi lintas lembaga.

Mulai dari LKPP, aparat penegak hukum, hingga BPK dan BPKP. Hal ini guna memastikan tata kelola pembangunan berjalan baik dan akuntabel.

“Kami juga membuka berbagai opsi kerja sama, termasuk dengan Semen Indonesia dan Semen Padang. Kami targetkan tanggal 1 atau paling lambat 2 Juni sudah ada timeline jelas sampai pembangunan bisa berjalan,” ujar Maruarar, usai Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasabencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra Pemerintah, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.

Selain itu, pembangunan hunian tetap yang didukung Yayasan Buddha Tzu Chi juga terus berjalan. Dalam waktu dekat, pemerintah akan kembali menyerahkan unit rumah kepada masyarakat di sejumlah wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, terdapat sekitar 2.603 unit hunian tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Sebagian unit telah rampung dan diserahkan kepada masyarakat sejak dua bulan lalu, dan penyerahan lanjutan akan segera dilakukan.

Maruarar menekankan, pembangunan ini dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak. Termasuk pemerintah daerah, BUMN, serta dukungan data dari BPS dan penyediaan lahan oleh Kementerian ATR/BPN.

“Kalau rumah dibangun terlalu jauh dari ekosistem, seperti pasar, sekolah, atau tempat kerja, itu berisiko tidak dihuni,” katanya. Di sisi pembiayaan, pemerintah juga mendorong skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, baik dari sisi pengembang maupun masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian menyebut, progres penanganan sejauh ini berjalan cukup baik. “Listrik, BBM, internet umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali desa yang terisolir karena jalannya longsor,” kata Tito.