RRI.CO.ID, Tangerang – Pemerintah memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mempercepat investasi hulu minyak dan gas nasional. Langkah itu dilakukan menjaga ketahanan energi dan meningkatkan kepastian usaha industri migas.

Kementerian ESDM menilai koordinasi birokrasi masih menjadi tantangan terbesar pelaku industri di lapangan. Persoalan perizinan dan penggunaan lahan kerap memperlambat pelaksanaan proyek strategis migas.

Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, memastikan pemerintah terus menyamakan persepsi lintas kementerian. Upaya itu dilakukan agar kebutuhan energi nasional tetap terjaga dan proyek berjalan cepat.

Ia menegaskan koordinasi lintas kementerian dilakukan intensif hingga larut malam. “Regulasi sektor migas sudah cukup jelas sehingga kepastian hukum tetap terjaga,” ujar Laode, Jumat, 22 Mei 2026.

Laode mengatakan, kolaborasi regulator dan industri menjadi fondasi mempercepat investasi hulu migas Indonesia. Menurutnya, kemitraan solid mampu mempercepat eksekusi proyek strategis nasional.

Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menyebut pemerintah menciptakan iklim investasi aman dan fleksibel. Pemerintah juga membuka berbagai skema fiskal agar proyek tetap memiliki nilai ekonomi.

“Saya percaya Indonesia semakin fleksibel dalam skema fiskal dan bagi hasil,” kata Djoko dalam IPA Convex 2026. Ia menilai fleksibilitas penting menjaga keberlanjutan investasi energi nasional.

Djoko menegaskan percepatan proyek menjadi kunci menjaga keekonomian industri migas Indonesia. Menurutnya, proyek yang tertunda berisiko kehilangan nilai investasi dan gagal dieksekusi.

Ia optimistis seluruh hambatan proyek dapat diselesaikan melalui komunikasi bersama. “Kalau ada masalah, mari duduk bersama dan selesaikan satu per satu,” ucap Djoko.

Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi, Awang Lazuardi, mengingatkan dampak keterlambatan proyek migas nasional. Penurunan produksi minyak berpotensi meningkatkan ketergantungan impor energi nasional.

Ia meminta percepatan perizinan dan administrasi menjadi perhatian seluruh pihak. “Ketahanan energi bukan hanya masalah industri migas, tetapi seluruh bangsa,” ujar Awang.

Pelaku industri internasional juga menilai kemitraan strategis menentukan keberhasilan investasi di Indonesia. Persaingan mendapatkan alokasi modal global dinilai semakin ketat setiap tahun.

Regional President Asia Pacific bp, Kathy Wu, menilai proyek Indonesia harus kompetitif secara global. Investor membutuhkan kepastian pelaksanaan dan hasil investasi yang realistis.

Ia menyebut kepastian proyek menjadi faktor utama keputusan investasi global. “Proyek Indonesia harus kompetitif dari sisi risiko dan tingkat pengembalian investasi,” kata Kathy.

Presiden ExxonMobil Indonesia, Wade Floyd, menyoroti pentingnya kemitraan jangka panjang bersama pemerintah Indonesia. Menurutnya, kolaborasi kuat telah mendukung keberhasilan proyek energi nasional.

Ia mencontohkan Lapangan Banyu Urip menopang sekitar 30 persen produksi minyak nasional. “Sejarah panjang kami dibangun atas dasar kemitraan dan kolaborasi,” ujar Wade.