RRI.CO.ID, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan aksi bersih-bersih birokrasi dari korupsi dan pungli. Instruksi ini ditujukan Presiden kepada jajaran menteri, kepala badan, dan pimpinan lembaga negara.

"Saya ingatkan kepada kepala badan, menteri, pemimpin-pemimpin lembaga negara pemerintah untuk segera mengambil inisiatif. Membersihkan birokrasinya masing-masing jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak," kata Presiden dalam pidatonya di hadapan Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.

Presiden menegaskan, seluruh institusi pemerintah harus berfungsi dengan optimal. Tujuannya untuk mengeliminasi penyalahgunaan wewenang secara menyeluruh, demi memenuhi tuntutan masyarakat terkait tata kelola pemerintahan yang bersih.

Baginya, tidak ada satu pun pejabat atau aparatur sipil negara (ASN) yang posisinya tidak dapat digantikan. Terlebih jika terbukti melakukan pelanggaran hukum atau kinerja yang buruk.

Pemerintah, lanjut Presiden, juga tidak akan ragu mengambil tindakan tegas berupa pemberhentian atau menonaktifkan ASN. Khususnya yang terbukti melakukan penyimpangan agar memberikan efek jera secara sosial dan profesional.

Untuk pengawasan, Presiden mengimbau para pemimpin pemerintah daerah di kabupaten/kota, provinsi untuk bersinergi. Sinergi tersebut bertujuan untuk pembersihan internal aparat masing-masing secara masif.

Presiden mengingatkan para kepala daerah, pemerintah pusat kini memiliki instrumen teknologi mutakhir yang mampu memonitor. Selain itu juga mendeteksi segala bentuk penyelewengan anggaran serta aset secara cepat.

Pemerintah menurutnya akan mengintegrasikan teknologi pertahanan tingkat tinggi, termasuk penggunaan radar bawah tanah canggih dan satelit resolusi tinggi. Tujuannya untuk membongkar penyembunyian kekayaan ilegal serta kepemilikan bunker terselubung.

Kepala Negara juga mengingatkan adanya tantangan besar dalam penegakan hukum akibat oknum aparat berseragam. Mereka kerap menjadi pelindung atau backing bagi para pelaku pelanggaran.

Untuk mengatasi hambatan dari oknum pelindung tersebut, Presiden meminta masyarakat aktif memanfaatkan gawai. Tujuannya untuk mendokumentasikan dan melaporkan langsung kepada Presiden.

Presiden Prabowo meyakini sebagian besar ASN di Indonesia memiliki integritas yang baik. Namun tindakan tegas tetap harus dijatuhkan kepada sebagian kecil oknum yang merusak reputasi institusi dan merasa kebal hukum.