RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pentingnya kolaborasi kementerian dan lembaga dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis koperasi desa. Hal itu disampaikan Ferry saat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dengan sejumlah K/L Senin, 11 Mei 2026:

“Seluruh jajaran pemerintahan perlu membangun budaya kerja kolaboratif demi menyukseskan program prioritas nasional. Kita harus membangun super tim sehingga dengan kolaborasi yang kuat, berbagai program pemerintah bisa berjalan lebih efektif,” ujar Ferry lewat keterangannya.

Kerja sama tersebut melibatkan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Kemudian Badan Standardisasi Nasional (BSN), BPJS Ketenagakerjaan, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kemenkeu dan Pemprocv DKI.

Kolaborasi ini difokuskan untuk memperkuat program prioritas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dalam kerja sama dengan Kementerian PPPA, produk kelompok perempuan desa akan diinkubasi, mendapat dukungan pembiayaan.

“KDKMP nantinya juga akan mengoperasikan gerai obat dan klinik desa. Yang berfungsi sebagai unit pengasuhan sekaligus perlindungan anak,” kata Ferry.

Kementerian Koperasi juga bersinergi dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN untuk mendorong kelompok binaan di desa. Dan nantinya memiliki badan usaha berbentuk koperasi.

Sementara itu, kerja sama dengan BSN diarahkan untuk meningkatkan standar mutu produk koperasi. Agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Dalam aspek perlindungan sosial, Ferry mendorong BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan menyeluruh bagi pengelola koperasi. Mulai dari manajer hingga petugas keamanan dan administrasi.

Selain itu, sinergi dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) di bawah Kementerian Keuangan diharapkan mampu memperkuat pembiayaan unit usaha koperasi. Ferry berharap kolaborasi lintas sektor tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mempercepat penguatan ekonomi desa berbasis koperasi.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji menyoroti potensi besar sinergi antara program pemberdayaan keluarga. Karena selama ini dijalankan BKKBN dengan inisiatif program Koperasi Desa Merah Putih

Wihaji menjelaskan bahwa kementeriannya memiliki unit akar rumput yang disebut Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Kelompok ini terdiri dari para akseptor atau peserta KB yang dibina untuk memiliki kemandirian ekonomi.

“Inilah cikal bakal yang nanti menjadi bagian sinergi. Yakni dengan Menteri Koperasi melalui Kopdes Merah Putih," ujar Wihaji.