RRI.CO.ID, Banda Aceh - DPR RI menargetkan revisi UUPA selesai tahun ini. Target ini agar aturan baru efektif berlaku pada tahun depan.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pentingnya kepastian hukum bagi pembangunan Aceh sebagai landasan utama bagi keberlanjutan kebijakan daerah. Menurut Doli, kesinambungan pembangunan Aceh harus tetap terjaga.

Ia menjelaskan masa berlaku kebijakan otonomi khusus memiliki batas waktu. Karena itu, langkah legislasi harus segera diselesaikan.

"Revisi UUPA ditargetkan selesai tahun ini. Tahun depan aturan baru diharapkan sudah berlaku efektif," kata Doli dalam keterangan tertulis, Sabtu, 18 April 2026.

Baleg DPR RI kini aktif menyerap aspirasi dari pemerintah daerah. Masukan tersebut penting untuk menentukan arah kebijakan otsus ke depan.

Doli menyebut pemerintah pusat dan legislatif sepakat melanjutkan status kekhususan Aceh. Fokus pembahasan kini pada besaran dana otonomi khusus.

Pemerintah Aceh mengusulkan dana otsus sebesar 2 hingga 2,5 persen. Usulan ini akan dibahas bersama kementerian terkait di Jakarta.

Revisi UU juga diarahkan memperkuat pengelolaan sumber daya alam lokal. Tujuannya mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian utama. Infrastruktur strategis juga akan terus ditingkatkan pemerintah.

"Undang-undang ini harus mempercepat pembangunan Aceh. Selain itu, harus mendorong kesejahteraan yang merata," kata Doli.

DPR berharap revisi UUPA memberi dampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah juga diharapkan mampu mengoptimalkan implementasi kebijakan baru.