RRI.CO.ID, Semarang - Pemerintah memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Tengah. Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat secara nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi implementasi program tersebut. Rapat digelar di Semarang, Selasa, 3 Maret 2026.

Rapat bertujuan mensosialisasikan kebijakan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program di daerah. Program ini diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.

"Rapat ini bertujuan mensosialisasikan kebijakan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program di daerah," ucap Menko Pangan dalam rilis resminya.

Hingga 27 Februari 2026, program telah berjalan di 38 provinsi. Jumlah penerima manfaat mencapai 61,2 juta orang.

Pelaksanaan program didukung 24.368 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Di Jawa Tengah terdapat 3.838 satuan pelayanan.

Jumlah penerima manfaat di Jawa Tengah mencapai 9,29 juta orang. Pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.

Pelaksanaan program melibatkan 28 kementerian dan lembaga. Badan Gizi Nasional bertindak sebagai penyelenggara utama.

Program ini juga menekankan pengawasan keamanan pangan dan standar gizi. Selain itu termasuk pengelolaan limbah dan pemanfaatan pangan lokal.

Pemerintah daerah berperan dalam percepatan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Capaian Jawa Tengah mencapai 35,03 persen.

Angka tersebut lebih tinggi dibanding rata-rata nasional 32 persen. Pemerintah juga mengevaluasi satuan pelayanan yang mengalami keracunan pangan.

Program Makan Bergizi Gratis turut menggerakkan ekonomi lokal. UMKM, BUMDes, koperasi nelayan, dan peternak dilibatkan.

Pasokan bahan pangan banyak berasal dari pelaku usaha lokal. Komoditas utama di antaranya telur ayam dari Pati.

Selain itu terdapat produksi susu sapi perah dari Boyolali. Pemerintah mendorong pemanfaatan pangan lokal untuk program ini.

Namun pemerintah masih menemukan ketidaksesuaian data penerima manfaat. Validasi data dilakukan bersama pemerintah daerah.

Capaian layanan siswa sekolah masih perlu percepatan hingga 100 persen. Sementara layanan pesantren dan santri masih relatif rendah.

Program tetap berjalan selama Ramadan dan masa libur. Wilayah mayoritas berpuasa menerima paket makanan sehat kemasan.

Sekolah di wilayah mayoritas nonmuslim tetap menjalankan program secara normal. Pemerintah juga menyiapkan pusat komando nasional program MBG.

Command Center MBG akan mendukung koordinasi dan pengawasan program. Pemerintah memastikan program berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.