RRI.CO.ID, Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menekankan pentingnya optimalisasi Pusat Data Lagu dan Musik (PDLM) sebagai basis data. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat transparansi distribusi royalti.

“Kami ingin memastikan setiap karya yang dimanfaatkan tercatat dengan baik. Karena itu, pendaftaran ke PDLM harus dilengkapi 13 data mandatori agar distribusi royalti lebih transparan dan akuntabel,” kata Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Hermansyah Siregar dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 3 Maret 2026.

Menurutnya, validasi data oleh negara akan memudahkan pertanggungjawaban distribusi hak ekonomi kepada para pencipta. Pasalnya, kata Hermansyah, persoalan distribusi royalti musik menjadi sorotan seluruh pihak.

“Validasi data oleh negara akan mempermudah pertanggungjawaban distribusi hak ekonomi kepada para pencipta secara transparan dan akuntabel. Distribusi royalti musik tidak lagi bisa diabaikan, sebab seluruh pihak menuntut transparansi dan kejelasan sistemnya,” ucapnya.

Sementara, Wakil Menteri Kebudayaan (Wamenbud) Giring Ganesha mengapresiasi atas kebijakan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas. Khususnya dalam menghadirkan sistem Pusat Data Lagu dan Musik.

“Ini bukti negara hadir di tengah para musisi. Transparansi royalti bukan lagi wacana, tetapi harus menjadi sistem yang nyata dan bisa dirasakan manfaatnya,” kata Giring.

Ia menilai keterlibatan DJKI strategis karena isu kebudayaan selalu berkaitan erat dengan perlindungan kekayaan intelektual nasional. Sejumlah poin hasil diskusi akan dirumuskan sebagai materi menuju perhelatan tahunan Konferensi Musik Indonesia (KMI) yang tahun ini direncanakan digelar di Makassar.

“Berbicara budaya tentu beririsan langsung dengan kekayaan intelektual. Karena itu, kehadiran DJKI di forum ini menjadi sangat penting,” katanya.