RRI.CO.ID, Jakarta - Kemajuan teknologi seperti 'artificial intelligence' (AI) turut mempercepat penyebaran hoaks dan disinformasi. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), tercatat sekitar 1.020 isu hoaks beredar sepanjang Januari hingga Agustus 2025.

Pernyataan tegas ini, diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno (Dave Laksono). Ia mengatakan, penggunaan teknologi 'deepfake video' dan digital scam semakin mempermudah peredaran informasi palsu dalam jumlah besar.

“Hoaks berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa, membentuk polarisasi di tengah masyarakat. Serta, menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif,” kata politikus Golkar ini dalam keterangannya secara daring di acara Diskusi Dialektika Demokrasi, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis, 19 Februari 2026.

Dave menuturkan, isu politik dan pemerintahan menyumbang sekitar 30 persen dari total hoaks yang beredar. Kondisi ini, berdampak langsung pada stabilitas nasional serta kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Sekitar 80 persen populasi Indonesia aktif menggunakan internet dan media sosial dengan durasi minimal tiga jam per hari. Arus informasi yang masif tersebut, memberikan manfaat besar, namun juga menghadirkan tantangan serius," ucap Dave.

Kemudian, Dave menyoroti, derasnya banjir konten di medsos yang dikemas dengan berbagai cara menggunakan teknologi terkini. Kondisi ini, menurutnya, membuat proses verifikasi fakta semakin sulit.

"Terlebih, algoritma media sosial yang cenderung memprioritaskan konten sensasional. Akibatnya, informasi palsu dapat menyebar hingga enam kali lebih cepat dibandingkan informasi yang telah terverifikasi," ujar Dave.

Sementara, anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini mengungkapkan, Indonesia saat ini merupakan salah satu negara dengan penetrasi internet terbesar. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat, penetrasi internet menembus 80 persen lebih (sekitar 229 juta pengguna).

Dari jumlah tersebut, kata politikus NasDem ini, lebih dari 140 juta pengguna di Indonesia aktif di media sosial. Besarnya ruang digital itu, menjadikan medsos sebagai ruang publik utama, sekaligus membuka peluang terjadinya polusi informasi dalam skala masif.

"Ini bukan untuk membuat panik, tetapi supaya kita sadar bahwa hoaks bukan gangguan kecil. Ini risiko sistemik, bahkan secara global disinformasi masuk kategori risiko jangka pendek paling serius," kata Amelia dalam keterangannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis, 19 Februari 2026.

Berdasarkan temuan lembaga pemeriksa fakta, Amelia memaparkan, sepanjang 2023 tercatat lebih dari 2.300 kasus hoaks di Indonesia. Yakni, dengan lebih dari separuhnya bermuatan politik.

"Bahkan pada semester pertama 2024, jumlah temuan hoaks disebut hampir menyamai total tahun sebelumnya. Hoaks kerap dirancang untuk menang secara atensi dan ekonomi, dengan memancing emosi publik," ucap Amelia.

Kemudian, Amelia mengutip data sejumlah riset yang menyebutkan, kabar bohong lebih cepat menyebar dibandingkan informasi yang benar. Oleh karenanya, ia mengingatkan, pentingnya kembali pada prinsip dasar jurnalistik 5W+1H sebagai 'rem keselamatan'.

"Terutama, dalam pemberitaan yang bersifat tuduhan, investigatif, atau berpotensi merusak reputasi. Kalimat ‘sudah dihubungi’ tidak boleh jadi kosmetik, upaya konfirmasi harus nyata, tercatat, dan pertanyaannya jelas," ujar Amelia.