RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah terus memperkuat pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. 

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan, pemerintah menyatukan data warga sehingga tidak ada duplikasi identitas dalam proses penunggalan data. Dari proses tersebut, terungkap masih ada data penduduk yang telah meninggal dunia hingga NIK ganda.

Untuk merapikan persoalan tersebut, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, setiap individu yang tercatat dipastikan tidak mengalami duplikasi maupun data ganda. 

“Sehingga yang ada di dalam DTSEN ini pasti unik NIK nya, kartu keluarganya unik, individunya juga unik. Tidak terjadi duplikasi ataupun dobel-dobel,” ujar Amalia, dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Senin 9 Februari 2026.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin turut menanggapi terkait penerima bantuan yang tidak tepat sasaran. Ia mengusulkan Kemensos, Pemda, BPS, serta BPJS Kesehatan untuk mengecek ulang dan memutakhirkan desil para peserta penyakit katastropik.

“Dilihat kalau dia masuk PBI, tapi punya kartu kredit limit 20 juta, udah pasti gak harusnya PBI. Kita ingin mengalihkan uangnya benar-benar subsidiary yang tidak mampu,” ujarnya.

Selain ground check, pemerintah juga melakukan pelatihan pendampingan, verifikasi dan validasi data, hingga pemeringkatan ulang berdasarkan hasil pendataan lapangan. Meski masih dalam masa transisi dan belum sepenuhnya sempurna, BPS menilai perbaikan akurasi data terus menunjukkan hasil positif.