‎RRI.CO.ID, Sidoarjo - Tingginya kasus tuberkulosis (TBC) dan HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo menjadi perhatian serius berbagai pihak. Anggota DPR RI Komisi VII Bambang Haryo Soekartono (BHS) menilai upaya pencegahan harus diperkuat melalui edukasi masyarakat, deteksi dini, hingga pengendalian faktor lingkungan yang berpotensi memperburuk kesehatan warga.

‎Menurut BHS, langkah yang selama ini dilakukan jajaran puskesmas di Sidoarjo patut diapresiasi karena telah aktif melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat, termasuk menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk mendeteksi TBC maupun HIV sejak dini.

‎"Saya melihat puskesmas sudah melakukan langkah yang sangat positif. Mereka proaktif turun ke masyarakat, memberikan pemeriksaan gratis, bahkan mendatangi pasien untuk memastikan pengobatan berjalan dengan baik. Ini harus terus didukung agar penderita TBC maupun HIV bisa diobati dan sembuh," kata BHS saat meninjau layanan kesehatan di wilayah Krian, Sabtu 13 Juni 2026.

‎Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang diperolehnya, jumlah kasus HIV di Kecamatan Krian tergolong tinggi dibandingkan wilayah lain di Sidoarjo. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi sinyal penting bahwa edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan.

‎"Kita harus memperkuat pemahaman masyarakat mengenai cara penularan, pencegahan, dan pentingnya pengobatan. Jangan sampai kasus yang ada justru menularkan kepada masyarakat lain karena kurangnya informasi," ujarnya.

‎Selain faktor perilaku dan edukasi, BHS juga menyoroti aspek lingkungan yang dinilai berpengaruh terhadap tingginya kasus gangguan pernapasan, termasuk TBC. Menurut dia, Sidoarjo merupakan kawasan dengan aktivitas industri yang sangat padat serta dilintasi jalur transportasi utama yang menghasilkan emisi cukup tinggi.

‎"Sidoarjo memiliki lebih dari 900 industri besar dan aktivitas transportasi yang sangat padat. Ini tentu harus menjadi perhatian bersama karena kualitas udara juga memengaruhi kesehatan masyarakat," katanya.

‎Untuk itu, BHS mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Perindustrian agar melakukan pengawasan ketat terhadap emisi industri sehingga seluruh perusahaan mematuhi standar baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.

‎"Kita ingin memastikan tidak ada industri yang membuang emisi melebihi ambang batas. Pengawasan harus dilakukan secara berkala agar kualitas udara tetap terjaga," tegasnya.

‎Tak hanya itu, BHS juga berencana menyampaikan usulan kepada pengelola jalan tol agar membangun fasilitas peredam polusi dan kebisingan di sejumlah titik yang berdekatan dengan permukiman warga.

‎"Saya akan menyampaikan kepada Jasa Marga agar dibangun dinding peredam yang tidak hanya mengurangi kebisingan, tetapi juga membantu menekan dampak polusi udara dari kendaraan yang melintas di jalan tol," ujar dia.

‎BHS berharap kombinasi antara edukasi kesehatan, deteksi dini, kepatuhan pengobatan, serta pengendalian pencemaran lingkungan dapat menjadi langkah strategis untuk menekan angka kasus TBC dan HIV di Sidoarjo.

‎"Yang terpenting adalah bagaimana jumlah kasus bisa terus ditekan dan masyarakat semakin sadar untuk menjaga kesehatan, memeriksakan diri lebih awal, serta tidak takut menjalani pengobatan," katanya mengakhiri.

‎

‎