RRI.CO.ID, Semarang - Transformasi digital tidak cukup hanya mengandalkan kecanggihan teknologi. Hal itu mengemuka pada International Online Seminar: Reimagining Management for the Intelligent Economy yang digelar secara daring, Sabtu 18 Juli 2026.

Dosen Universitas BPD Dr. Dwi Suryanto Hidayat, S.E., M.M mengatakan, yang paling menentukan adalah bagaimana manusia membangun tata kelola. Di mana, mereka mampu memastikan kecerdasan buatan tetap berada dalam koridor etika, akuntabilitas, dan kepentingan publik.

Dalam paparannya bertajuk Navigating Governance Asymmetry: Managing Human-AI Hybrid Work Ecosystems, Dr. Dwi menjelaskan, dunia tengah menghadapi governance asymmetry. Yakni, kondisi ketika kemampuan eksekusi kecerdasan buatan (AI) berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan manusia dan organisasi dalam mengawasi serta mengendalikannya.

Menurutnya, AI mampu bekerja secara otonom dan sangat cepat, namun tidak memiliki kesadaran moral, rasa tanggung jawab, maupun konsekuensi hukum sebagaimana manusia. Ia menilai kondisi tersebut membuat model manajemen konvensional tidak lagi memadai.

Karena itu, organisasi perlu mengubah paradigma kepemimpinan, dari sekadar mengelola sumber daya menjadi arsitek sistem kerja yang mampu mengintegrasikan manusia dan AI secara seimbang. Peran pemimpin, lanjutnya, bukan lagi hanya mengawasi pekerjaan, melainkan memastikan teknologi tetap berjalan sesuai nilai, etika, dan tujuan organisasi.

Hidayat juga menyoroti pesatnya perkembangan AI Agent yang diproyeksikan akan menjadi bagian penting dalam operasional perusahaan. Seiring meningkatnya penggunaan agen AI otonom, organisasi dituntut menyiapkan transformasi struktur kerja, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, hingga sistem pengawasan yang mampu mengimbangi kecepatan pengambilan keputusan berbasis AI.

Menurutnya, keunggulan kompetitif perusahaan di masa depan tidak lagi ditentukan semata-mata oleh kepemilikan teknologi. “Teknologi AI dan komputasi akan semakin mudah diakses banyak pihak, sehingga pembeda utama justru terletak pada kemampuan organisasi membangun kolaborasi manusia dan mesin melalui tata kelola yang efektif,” ungkapnya.

Dalam sektor pemasaran, ia mengingatkan penggunaan AI tanpa pengawasan berpotensi merusak hubungan jangka panjang dengan pelanggan. AI dapat menghasilkan strategi yang sangat personal dan efisien, namun apabila hanya mengejar kecepatan tanpa mempertimbangkan nilai, budaya, dan etika, justru dapat merusak kepercayaan publik terhadap sebuah merek.

Ia juga menyoroti risiko ketergantungan terhadap platform AI global yang berpotensi memunculkan digital colonialism. Menurutnya, negara-negara berkembang, termasuk di kawasan ASEAN, harus memperkuat kapasitas regulasi dan kedaulatan data agar tidak sepenuhnya bergantung pada perusahaan teknologi global dalam mengelola informasi maupun menentukan arah transformasi digital.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Hidayat menawarkan konsep Human-in-the-Loop (HITL), yakni model kerja yang menempatkan manusia sebagai pengambil keputusan akhir terhadap setiap tindakan AI yang berdampak besar. Selain itu, ia juga memperkenalkan kerangka HAIG (Hybrid AI Governance) yang menekankan pentingnya pembagian kewenangan yang jelas antara manusia dan AI, identitas digital yang dapat dipertanggungjawabkan, serta sistem akuntabilitas yang berkembang seiring meningkatnya otonomi teknologi.

Sementara itu, pembicara kedua, Prof. Dr. Sam Toong Hai dari INTI International University Malaysia, memaparkan bahwa digitalisasi merupakan katalis utama dalam percepatan pembangunan ekonomi hijau di Asia Tenggara. Pemanfaatan AI, Internet of Things (IoT), komputasi awan, blockchain, dan analisis data dinilai mampu meningkatkan efisiensi di sektor energi, pertanian, transportasi, pengelolaan limbah, hingga pembiayaan hijau.

Prof. Sam menjelaskan bahwa kawasan ASEAN memiliki peluang besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi hijau dunia. Namun, peluang tersebut harus diimbangi dengan pemerataan akses teknologi, peningkatan literasi digital, harmonisasi kebijakan antarnegara, serta penguatan kerja sama regional agar transformasi digital tidak justru memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi.

"Masa depan bukan dimiliki oleh mereka yang memiliki AI paling canggih, tetapi oleh mereka yang mampu memastikan kemampuan luar biasa AI selalu dipandu oleh empati, kebijaksanaan strategis, dan kesadaran moral manusia. Itulah esensi tata kelola di era kecerdasan buatan," ujar Dr. Dwi Suryanto Hidayat menutup paparannya.