RRI.CO.ID, Surabaya - Pemerintah mulai melirik homeless media dan akun meme untuk menjangkau generasi muda di era digital. Suko Widodo, pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga, menilai pemerintah tidak boleh terjebak pada kemasan estetis.

Strategi ini dinilai inovatif, namun memunculkan pertanyaan tentang independensi media dan efektivitas komunikasi publik. Menurutnya, komunikasi publik tidak cukup diukur dari banyaknya likes atau share.

Ia mengatakan pemerintah harus membedakan antara kepentingan politik dan kinerja pelayanan publik. Komunikasi negara, menurutnya, harus sesuai kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengikuti tren viral.

“Rasanya pemerintah terlihat panik dalam mengelola komplikasi ini. Bukan soal bagus atau tidak,” ujar Suko, Minggu, 17 Mei 2026. “Yang penting didudukkan, apakah lembaga-lembaga itu secara yuridis juga sudah bisa menjamin.”

Suko memahami pemerintah membutuhkan akomodasi media baru untuk menjangkau audiens muda. Namun, ia menegaskan fungsi utama media tetap menyebarluaskan informasi secara jujur.

Ia menilai ketergantungan pada influencer yang hanya menyoroti permukaan isu cukup berisiko. Narasi yang terlalu dipoles di media digital bisa bertolak belakang dengan realitas masyarakat.

“Undangan BAKOM harus diperhitungkan karena pemerintah tetap membutuhkan media mainstream terlegitimasi,” katanya. “Sedangkan influencer belum masuk dalam regulasi yang jelas.”

Menurut Suko, persoalan tersebut perlu segera diselesaikan agar tidak menimbulkan pro-kontra. Ia menilai kejelasan aturan penting untuk menjaga eksistensi media di Indonesia.

“Jadi, kuncinya harus ada independensi dan evaluasi tata cara komunikasi publik,” ucapnya. “Terutama kepada generasi Z dan generasi muda yang akrab dengan teknologi komunikasi.”