KBRN, Jakarta: Keuangan publik Islam sarat dengan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan tata kelola berlandaskan prinsip maqashid syariah. Hal tersebut disampailan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas A.M. Djiwandono, dalam pidato pembukaan Konferensi Internasional Keuangan Islam Tahunan ke-8 (8th Annual Islamic Finance Conference/AIFC) secara hybrid pada 3-4 Oktober 2024 di Jakarta.

"Kita dapat belajar banyak dari keuangan publik Islam, yang didasarkan pada prinsip Maqashid Syariah. Prinsip ini mengedepankan keadilan, kesejahteraan sosial, dan tata kelola yang etis," ujar Wamenkeu Thomas Djiwandono.

Konferensi Internasional Keuangan Islam Tahunan ke-8 yang dihelat Kemenkei RI merupakan platform strategis bagi para pembuat kebijakan, ekonom, akademisi, dan praktisi untuk mendiskusikan perkembangan dan potensi keuangan publik syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan mengusung tema “Peran dan Optimalisasi Keuangan Publik Syariah: Menggali dan Memanfaatkan Potensi serta Inovasi untuk Pembangunan Ekonomi”, AIFC ke-8 memberikan fokus pada pengelolaan keuangan syariah di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Tantangan seperti ketidakpastian ekonomi global, ketegangan geopolitik, dan fragmentasi perdagangan menjadi isu utama yang dibahas dalam forum tersebut.

Dalam sesi Guest Lecture, Menteri Keuangan II Malaysia, Amir Hamzah Azizan, memperkenalkan konsep Ekonomi MADANI yang telah menjadi pilar pertumbuhan ekonomi Malaysia. “Kerangka ini selaras dengan Maqasid Syariah dan bertujuan untuk membangun lanskap sosio-ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya. Konsep tersebut telah berkontribusi pada ketahanan ekonomi Malaysia selama lebih dari dua dekade.

Inovasi global dalam keuangan publik syariah terus berkembang, salah satunya dengan adanya sustainability-linked sukuk, yang telah diadopsi oleh Indonesia dan Malaysia. Instrumen seperti Green Sukuk dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) menjadi contoh sukses implementasi keuangan syariah dalam mendukung inklusivitas dan keberlanjutan.

Di akhir pidatonya, Wamenkeu II mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama memajukan keuangan syariah. "Nilai-nilai Islam seperti keadilan dan inklusivitas dapat menjadi inspirasi untuk menciptakan sistem keuangan global yang lebih adil," tegasnya.

Pada hari pertama AIFC, terdapat dua sesi panel utama. Sesi pertama membahas kebijakan fiskal syariah dalam konteks pengelolaan pendapatan dan pengeluaran publik yang berlandaskan Maqashid Syariah. Sementara sesi kedua menyoroti pengelolaan dana sosial Islam untuk inklusivitas dan keberlanjutan ekonomi.

Mengutip laman Kemenkeu, AIFC ke-8 juga menghadirkan sesi Call for Papers, yang berhasil mengumpulkan lebih dari 300 makalah. Sebanyak 20 makalah terbaik dipresentasikan dalam sesi paralel, dan 10 di antaranya akan dipublikasikan di jurnal internasional terkemuka, sebagai referensi bagi pembuat kebijakan di sektor keuangan syariah.

Acara ini mendapat dukungan dari berbagai institusi seperti Bank Pembangunan Islam (IsDB), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta Bank Syariah Indonesia (BSI).

Sumber: Kemenkeu RI