RRI.CO.ID, Langgur – Integritas, disiplin, dan profesionalisme menjadi pesan utama yang ditekankan Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun kepada para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengikuti uji kompetensi (job fit) dan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Arahan tersebut disampaikan dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Kamis (9/7/2026).
Bupati Thaher menegaskan, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan merancang program pembangunan. Kualitas kepemimpinan juga diukur dari integritas, kedisiplinan, profesionalisme, serta kemampuan mengeksekusi kebijakan yang telah ditetapkan.
Dalam arahannya, Bupati Thaher meminta seluruh peserta memegang teguh pakta integritas yang telah ditandatangani. Komitmen tersebut bukan sekedar persyaratan administratif, tetapi menjadi landasan moral dan hukum dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Setiap pelanggaran terhadap integritas, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, atau tindakan yang merugikan pemerintah daerah akan menjadi bagian dari evaluasi kinerja dan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Selain integritas, profesionalisme juga menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Bupati meminta para kepala OPD meninggalkan pola kerja yang hanya berorientasi pada rutinitas dan mulai membangun budaya kerja yang berbasis data, regulasi, serta kebutuhan masyarakat.
“Setiap program harus memiliki target, indikator, jadwal pelaksanaan, dan hasil yang dapat diukur,” ucapnya.
Bupati Thaher juga mengingatkan pentingnya disiplin sebagai landasan utama dalam membangun organisasi yang berkinerja baik. Kepala OPD harus menjadi contoh dalam kehadiran, ketepatan waktu, penyelesaian pekerjaan, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
“Disiplin pemimpin akan membentuk disiplin organisasi,” katanya.
Pada kesempatan itu, Bupati turut menekankan pentingnya loyalitas terhadap negara, konstitusi, serta pemerintahan yang sah. Loyalitas tersebut harus diwujudkan melalui dukungan penuh terhadap pelaksanaan visi, misi, RPJMD, dan berbagai kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan secara resmi.
“Perbedaan pandangan boleh terjadi dalam proses pembahasan, tetapi setelah keputusan ditetapkan secara sah, seluruh jajaran wajib melaksanakannya secara profesional,” ujar Thaher.
Ia juga mengingatkan agar setiap kunjungan kerja maupun pertemuan dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah provinsi menghasilkan manfaat yang nyata bagi daerah. Seluruh aktivitas kedinasan harus berorientasi pada hasil yang dapat mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan publik.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....