RRI CO ID Gorontalo - Kepemimpinan Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, kembali membuahkan prestasi di tingkat nasional. Di bawah komitmennya memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga ke pelosok desa, Kabupaten Bone Bolango berhasil menembus 10 besar nasional Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) dan meraih peringkat pertama di Provinsi Gorontalo.

Capaian tersebut menjadi bukti nyata keseriusan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam memastikan pekerja formal, pekerja rentan, pelaku UMKM, petani, nelayan, hingga pekerja informal memperoleh perlindungan yang layak dari berbagai risiko pekerjaan.

Prestasi tersebut mengemuka dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Jaksa Pelindung Pekerja (JPP) Kejaksaan Negeri Bone Bolango bersama BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo yang digelar di Ruang Lupa Lelah Kantor Bupati Bone Bolango, Kamis (4/6/2026).

Bupati Ismet Mile menyebut keberhasilan Bone Bolango masuk dalam jajaran 10 besar nasional merupakan kebanggaan besar bagi seluruh masyarakat dan menjadi pengakuan atas kerja keras semua pihak dalam membangun sistem perlindungan sosial yang semakin kuat.

"Beberapa waktu lalu saya menghadiri kegiatan serupa bersama banyak kepala daerah di Sulawesi Tenggara. Tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua ketika Bone Bolango disebut sebagai salah satu daerah yang masuk 10 besar nasional," ujar Ismet Mile.

Meski demikian, Ismet menegaskan bahwa prestasi tersebut bukan alasan untuk berpuas diri. Menurutnya, masih banyak pekerja yang harus dijangkau agar mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Karena itu, ia secara khusus meminta seluruh kepala desa di Bone Bolango untuk aktif turun ke masyarakat memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Saya minta kepala desa lebih aktif. Jangan ada pembiaran terhadap para pekerja kita, khususnya pekerja informal dan rentan. Mereka berhak mendapatkan perlindungan yang layak dan harus menjadi perhatian kita bersama," tegasnya.

Bagi Ismet Mile, perlindungan pekerja bukan sekadar program administratif, melainkan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat yang setiap hari bekerja untuk menghidupi keluarganya.

Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo, Sanco Simanullang, menilai keberhasilan Bone Bolango tidak lepas dari kepemimpinan Bupati Ismet Mile yang mampu membangun kolaborasi kuat bersama Kejaksaan Negeri Bone Bolango dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada Bupati Bone Bolango dan Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango atas kolaborasi yang luar biasa. Program ini merupakan yang pertama di Provinsi Gorontalo. Selamat kepada Kabupaten Bone Bolango yang berhasil menjadi Juara I UCJ tingkat Provinsi Gorontalo dan masuk 10 besar nasional," kata Sanco.

Senada dengan itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Feddy Hantyo Nugroho, menegaskan bahwa Program Jaksa Pelindung Pekerja merupakan wujud komitmen bersama dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja.

Melalui kolaborasi yang dibangun bersama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, hingga saat ini sekitar 2.400 pekerja telah berhasil didaftarkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Meski demikian, masih terdapat 76 desa yang perlu didorong untuk meningkatkan kepesertaan pekerja bukan penerima upah.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo, Sanco Simanullang, turut memberikan apresiasi atas kepemimpinan Bupati Ismet Mile dan sinergi yang dibangun bersama Kejaksaan Negeri Bone Bolango. Ia menyebut Program Jaksa Pelindung Pekerja di Bone Bolango sebagai yang pertama di Provinsi Gorontalo dan berhasil menjadi model kolaborasi yang efektif.

Di tengah berbagai tantangan perlindungan tenaga kerja di daerah, keberhasilan Bone Bolango menjadi salah satu contoh bagaimana kepemimpinan daerah yang kuat mampu menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Di bawah arahan Bupati Ismet Mile, perlindungan pekerja tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi telah berkembang menjadi gerakan bersama untuk memastikan tidak ada pekerja yang tertinggal dari jaminan sosial ketenagakerjaan.