RRI.CO.ID, Ambon - Pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Pendapatan Asli Daerah (Bapenda) terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggandeng pemerintah kabupaten/kota. Langkah ini dilakukan untuk menekan ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat menuju kemandirian daerah.

Kepala Bapenda Maluku Djalaludin Salampessy saat melakukan kunjungan kerja ke Piru dan diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Pertemuan tersebut membahas penguatan pajak daerah serta implementasi kebijakan opsen pajak.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak menyepakati penguatan pengawasan dan penarikan di sejumlah sektor pajak strategis. Sektor tersebut meliputi pajak kendaraan di atas Air, pajak alat berat, serta Pajak Air Permukaan (PAP) khususnya bagi perusahaan yang beroperasi di wilayah SBB.

Selain itu, dibahas pula opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta sinergi operasi bersama melalui sweeping. Upaya ini bertujuan meningkatkan kepatuhan terhadap opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Djalaludin mengungkapkan, pada 2025 total sharing dana opsen pajak dari provinsi ke Kabupaten SBB mencapai Rp2,327 miliar. Untuk meningkatkan angka tersebut, diperlukan partisipasi aktif pemerintah kabupaten.

Ia menegaskan, dukungan penuh dari pemerintah kabupaten menjadi kunci pencapaian target PAD. Dengan terpenuhinya target tersebut, ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi secara bertahap.

Sejak kembali dipercaya Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memimpin Bapenda, Djalaludin langsung melakukan konsolidasi ke sejumlah daerah. Sebelumnya, ia telah meninjau potensi pajak di Kabupaten Buru, Buru Selatan, dan wilayah lainnya.

Langkah jemput bola ini merupakan bagian dari strategi Pemprov Maluku dalam mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi daerah. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung pembiayaan pembangunan secara mandiri melalui peningkatan PAD.