RRI.CO.ID, Jayapura – Sejumlah pemuda dan aktivis Papua memberikan pernyataan terkait beredar informasi pemberitaan adanya dugaan korupsi dana cadangan pemerintah provinsi Papua.

Dalam konferensi pers, Minggu (22/2/2026) Gifli Buinei selaku tokoh pemuda Papua menekankan informasi itu berpotensi menyesatkan opini publik. Menurut dia, tuduhan tersebut merupakan perkara serius yang disampaikan resmi dari lembaga penegak hukum.

“Kami mendukung penuh pemberantasan korupsi. Namun, jika menyebut seseorang melakukan dugaan korupsi, itu harus diumumkan resmi oleh lembaga berwenang seperti KPK, Kepolisian, atau Kejaksaan. Tidak bisa hanya berdasarkan opini di ruang publik,” ucap dia.

Ia katakan meskipun pemberitaan yang beredar mencantumkan nama lembaga seperti KPK dan BPK, namun tidak adanya pernyataan resmi langsung. Apalagi pemberitaan itu bisa merusak citra individu maupun lembaga legislatif yang dipimpin.

Senada dengan hal tersebut, aktivis Papua Rando Rudamaga mengingatkan masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari penyebaran informasi yang belum terverifikasi.

"Setiap orang yang menyebarkan informasi tidak benar dan merugikan nama baik orang lain bisa dikenai sanksi hukum. Kami mengingatkan agar semua pihak tidak gegabah membagikan berita yang belum jelas sumbernya," ujar Rando.

Di sisi lain, Ketua Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R), Paulinus Ohee, melihat adanya potensi pencemaran nama baik dan muatan kepentingan tertentu di tengah dinamika pembangunan Papua saat ini.

"Kalau memang ada dugaan, silakan diproses sesuai mekanisme hukum. Jangan menggiring opini tanpa dasar. Ini bisa menjadi upaya merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif," kata Paulinus.