RRI.CO.ID, Makassar - Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS yang juga anggota Komisi B, H. Hartono, menilai pengelolaan parkir di Kota Makassar belum menunjukkan perubahan yang signifikan meski telah terjadi pergantian direksi di Perumda Parkir Makassar Raya. Pernyataan tersebut disampaikan Hartono usai mengikuti Rapat Paripurna Kelima Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 di Kantor Sementara DPRD Kota Makassar, Jalan Letjen Hertasning, Rabu, 15 Juli 2026.
Menurutnya, kondisi parkir di berbagai titik Kota Makassar masih terlihat semrawut sehingga pembenahan yang dijanjikan belum dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hartono menegaskan masyarakat tidak membutuhkan sekadar pernyataan mengenai perbaikan sistem parkir, melainkan perubahan nyata yang berdampak pada ketertiban dan peningkatan pelayanan.
"Saya selalu bilang bahwa kita tidak butuh narasi tentang parkir sudah terkelola dengan baik atau sudah ada perubahan setelah pergantian direksi. Yang kita butuhkan hari ini adalah apakah parkir sudah tertib di mana-mana dan apakah pendapatan Perumda Parkir sudah bisa lebih maksimal," ujar Hartono.
Ia menilai, jika persoalan parkir masih terjadi di banyak lokasi, berarti langkah pembenahan yang dilakukan belum berjalan secara efektif.
"Kalau faktanya hari ini parkir masih carut-marut di mana-mana, itu artinya belum ada yang signifikan dilakukan. Ini menjadi pekerjaan bersama," katanya.
Hartono juga berharap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Parkir dapat segera disahkan agar menjadi dasar hukum yang lebih kuat dalam membenahi sistem perparkiran di Kota Makassar.
Selain itu, ia menyoroti masih banyaknya keluhan masyarakat terkait keberadaan juru parkir yang dinilai belum tertib. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tanggung jawab Perumda Parkir untuk segera ditangani.
"Tentu saja ini menjadi tanggung jawab utama teman-teman di Perumda Parkir untuk benar-benar turun menertibkan juru parkirnya. Kita ingin memastikan seluruh pengelolaan parkir di Makassar berada dalam kendali Perumda Parkir," tegasnya.
Hartono juga mengapresiasi penerapan sistem pembayaran parkir digital melalui QRIS sebagai langkah modernisasi layanan. Namun, ia menilai penerapannya masih terbatas sehingga belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan maupun ketertiban parkir.
Ia mengungkapkan Komisi B DPRD Makassar telah beberapa kali membahas program pembenahan bersama direksi Perumda Parkir, termasuk pengembangan sistem digital. Meski demikian, hasil di lapangan dinilai belum sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan.
"Sudah berkali-kali kami mendengarkan komitmen direksi untuk memaksimalkan pengelolaan parkir. Tetapi sekali lagi, kita tidak butuh narasi. Yang kita butuhkan adalah perubahan nyata di lapangan. Faktanya sampai sekarang belum maksimal dan masih membutuhkan kerja lebih keras lagi," tutup Hartono.(**)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....