RRI.CO.ID, Makassar - Partai Golkar Sulawesi Selatan mulai memanaskan mesin politik menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2029. Konsolidasi awal dilakukan menyusul adanya perubahan format pemilu yang akan diterapkan secara nasional.
Pemilu 2029 akan menggunakan skema baru dengan pemisahan dua rezim pemilihan, yakni Pemilu Nasional untuk memilih Presiden, DPR RI, dan DPD RI, serta Pemilu Daerah untuk memilih kepala daerah dan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.
Politisi senior Golkar, Ajiep Padindang, menekankan pentingnya kecermatan partai dalam membaca dinamika regulasi yang terus berkembang.
“Makanya Golkar dituntut untuk tetap adaptif agar tidak terjebak dalam kompleksitas hukum yang terus berubah,” ujarnya dalam dialog bertajuk Isu Aktual Menuju Pemilu dan Pilkada Serentak 2029 di Kantor DPD I Golkar Sulsel, Senin, 20 April 2026.
Menurut Ajiep, potensi tumpang tindih aturan kerap terjadi akibat konflik kewenangan antarlembaga negara dalam proses pembentukan undang-undang. Karena itu, partai harus memperkuat kapasitas internal agar tidak salah langkah.
Dalam forum tersebut, Golkar Sulsel merumuskan sejumlah poin strategis untuk memperkuat posisi menuju 2029. Di antaranya penguatan distribusi informasi internal, pembenahan sistem rekrutmen kader, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia partai.
Langkah tersebut dinilai penting agar struktur partai lebih siap menghadapi sistem pemilihan yang terpisah antara level nasional dan daerah.
Selain itu, wacana ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar nol persen juga menjadi perhatian dalam diskusi tersebut.
Ajiep berharap, meski ruang kompetisi diprediksi semakin terbuka, Golkar Sulsel tetap fokus memperkuat basis konstituen di tingkat akar rumput.
Sementara itu, pembicara lainnya, Andi Pangerang Moentha, menjelaskan bahwa perubahan format pemilu merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi.
Ia menyebut akan ada jeda sekitar dua tahun antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, yang menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik dalam menjaga ritme partisipasi pemilih.
Menurutnya, konsolidasi sejak dini dibutuhkan agar strategi politik partai lebih terukur dan berkelanjutan dalam menghadapi transisi sistem pemilu mendatang.(**)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....