RRI.CO.ID Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Bombana tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Kamis 16 Juli 2026.

‎

‎Kegiatan harmonisasi dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Candrafriandi Achmad, serta dihadiri Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sultra bersama Pemerintah Kabupaten Bombana.

‎

‎Pembahasan difokuskan pada kesesuaian materi muatan, sinkronisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta penyempurnaan substansi pengaturan guna mendukung tata kelola BLUD Puskesmas yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

‎

‎Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menegaskan harmonisasi merupakan tahapan penting dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas.

‎

‎“Regulasi mengenai tata kelola BLUD Puskesmas harus disusun secara harmonis agar menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, tata kelola yang akuntabel, serta pemenuhan standar pelayanan kepada masyarakat,” ujar Topan Sopuan.