DPR Minta Pemerintah Redam Tekanan Rupiah hingga Harga Kebutuhan Pokok
- 03 Mar 2026 14:46 WIB
- Pusat Pemberitaan
RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta, pemerintah Indonesia tidak bersikap reaktif terkait konflik kawasan Timur Tengah. Ia menyarankan, pemerintah melalukan langkah antisipatif meredam potensi tekanan terhadap Rupiah, subsidi energi, hingga harga kebutuhan pokok.
“Momentum Ramadan selalu identik dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Jika pada saat yang sama harga energi global melonjak dan nilai tukar berfluktuasi, tekanan inflasi akan semakin terasa," kata politikus Golkar ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa, 3 Maret 2026.
Misbakhun menegaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu segera menyiapkan skenario fiskal darurat yang realistis. Termasuk, kemungkinan penyesuaian postur belanja negara bila situasi global memburuk.
“Penguatan cadangan fiskal dan penajaman prioritas belanja harus dilakukan. Agar ruang APBN tetap terjaga tanpa mengorbankan program perlindungan sosial,” ucap Misbakhun.
| Baca juga: DPR: Saham Bank BUMN Dinilai Masih Menarik |
Kemudian, Misbakhun menjelaskan, konflik yang melibatkan negara-negara kunci dalam rantai pasok energi global berpotensi memicu lonjakan harga. Tertama, lonjakan harga minyak dunia dan volatilitas pasar keuangan.
"Jika harga minyak bertahan di level tinggi, beban subsidi energi dalam APBN bisa membengkak. Tekanan ini dapat menjalar ke nilai tukar Rupiah dan akhirnya memicu kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri," ujar Misbakhun.
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menegaskan, komitmennya berada di pasar unuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. BI menyampaikan hal tersebut menyusul ketegangan yang terjadi di Timur Tengah akibat serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran.
"Sejalan dengan eskalasi konflik di Timur Tengah, BI akan akan terus mencermati pergerakan pasar secara seksama. BI akan merespons secara tepat, termasuk memastikan nilai tukar rupiah bergerak sesuai dengan fundamentalnya," kata Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas (DPMA) BI, Erwin Gunawan Hutapea dalam keterangan tertulisnya, Senin, 2 Maret 2026.
Menurut Erwin, meluasnya ketegangan di Timur Tengah menyebabkan sentimen risk off di pasar keuangan global. Pelaku pasar cenderung menghindari risiko karena ketidakpastian yang tinggi.
"BI akan tetap hadir di pasar melalui intervensi baik transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri. Maupun melalui transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik," ucap Erwin.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....