RRI.CO.ID, Kutacane : Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX berlangsung di Lapangan Setdakab Aceh Tenggara, Senin 27 April 2026, sebagai momentum memperkuat komitmen dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Peringatan ini menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan dan percepatan kemajuan daerah.

Dengan mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini menekankan pentingnya kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal secara optimal, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh Bupati Aceh Tenggara, H. M. Salim Fakhry, menegaskan bahwa koordinasi yang solid antara pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan.

“Sinkronisasi kebijakan dan program sangat penting untuk menghindari tumpang tindih serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, berbagai langkah strategis terus didorong, mulai dari integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil, hingga penguatan kemandirian fiskal daerah.

Selain itu, kolaborasi antar daerah juga dinilai penting dalam menangani persoalan lintas wilayah, seperti pengelolaan lingkungan, transportasi, dan penanggulangan banjir.

“Guna memperkuat stabilitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi dinamika pembangunan dan tantangan global, diperlukan sinergi yang kuat antar seluruh elemen,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, seluruh pemangku kepentingan diajak untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi isu strategis seperti ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan.

Peringatan Hari Otonomi Daerah ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, inovasi, dan kolaborasi dalam mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.

Turut hadir saat pelaksanaan tersebut, unsur Forkopimda, para Pejabat Eselon II dan III, para Camat dan Kepala Desa.