RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat dukungan publik untuk terus memperkuat transparansi dan profesionalisme dalam penanganan perkara hukum. Dukungan tersebut disampaikan Konsorsium Aktivis Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui aksi penyampaian aspirasi di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 6 Mei 2026.

Aspirasi itu berkaitan dengan perkembangan penanganan sejumlah perkara di Kabupaten Lombok Timur yang menjadi perhatian masyarakat. Di antaranya dugaan korupsi pengadaan Chromebook pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur Tahun Anggaran 2022 serta proyek rehabilitasi Dermaga Labuhan Haji yang saat ini tengah berproses di pengadilan tipikor.

Koordinator Lapangan aksi, Akbar Rasyid, mengatakan masyarakat berharap proses penegakan hukum dapat berjalan secara transparan dan profesional. Menurutnya, kepastian hukum penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

“Penegakan hukum harus berjalan secara adil dan profesional. Tanpa membedakan latar belakang pihak yang terlibat,” kata Akbar, Rabu, 6 Mei 2026.

Ia menambahkan, seluruh pihak yang namanya muncul dalam proses hukum diharapkan dapat diklarifikasi sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, keterbukaan informasi dalam setiap tahapan penanganan perkara dinilai penting agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Konsorsium Aktivis NTB menilai pengawasan publik merupakan bagian dari dukungan masyarakat terhadap penguatan supremasi hukum di Indonesia. Menurut mereka, langkah tersebut penting untuk memastikan proses hukum berjalan secara akuntabel, objektif, dan sesuai prinsip keadilan.

Aksi penyampaian aspirasi tersebut berlangsung tertib sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam negara demokrasi. Sekaligus dukungan terhadap penguatan pemberantasan korupsi.

Konsorsium Aktivis NTB menyatakan akan terus mengawal perkembangan penanganan perkara. Ini sebagai bentuk komitmen menjaga integritas pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.