RRI.CO.ID, Langgur - Kondisi geografis wilayah kepulauan menjadi tantangan utama dalam pemerataan layanan pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Bin Raudhah Arif Hanoeboen, menegaskan kebijakan pendidikan nasional perlu disusun dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah tersebut, Kamis (2/4/2026).

Pernyataan ini disampaikan dalam rapat virtual bersama Bappenas dan Bappeda Provinsi Maluku dalam agenda Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Senin (30/3/2026). Menurut Raudhah, penyesuaian kebijakan pendidikan nasional dengan kondisi wilayah kepulauan sangat penting karena kesenjangan geografis menjadi faktor utama yang memengaruhi akses layanan pendidikan di daerah.

“Kami berharap setiap program pusat tidak disamaratakan, tetapi disesuaikan dengan kondisi nyata daerah kepulauan seperti Maluku Tenggara,” ujar Raudhah.

Raudhah menjelaskan, Maluku Tenggara merupakan wilayah kepulauan dengan sekitar 93 persen wilayahnya terdiri dari laut dan pulau-pulau kecil. Kondisi ini menyebabkan distribusi layanan dasar seperti pendidikan menjadi lebih kompleks dan membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan wilayah daratan.

Tantangan geografis tersebut berdampak langsung pada meningkatnya angka kemiskinan yang saat ini berada di sekitar 21 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Maluku sebesar 15 persen. Kondisi tersebut tidak hanya mencerminkan kemiskinan biasa, tetapi masuk dalam kategori kemiskinan struktural.

“Keterbatasan infrastruktur, transportasi antar pulau, serta distribusi tenaga pendidik turut memperburuk kualitas layanan Pendidikan,” kata Raudhah.

Raudhah juga menyoroti kondisi geografis dan keterbatasan akses di wilayah kepulauan berdampak langsung pada rendahnya mutu pendidikan di daerah. Masih banyak sekolah yang belum tersentuh program nasional secara optimal, baik dari sisi sarana prasarana maupun peningkatan kompetensi guru.

Ia berharap pemerintah pusat dapat menjadikan faktor geografis sebagai indikator utama dalam merumuskan kebijakan pendidikan nasional. Tanpa pendekatan yang lebih spesifik, kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah barat dan timur Indonesia akan semakin besar dan sulit dikejar.