RRI.CO.ID, Gorontalo - Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 diperkuat melalui sinergi dengan jajaran TNI. KPU Provinsi Gorontalo melakukan koordinasi langsung dengan Korem 133 Nani Wartabone guna memastikan akurasi dan kemutakhiran data pemilih. Kunjungan berlangsung di Ruang Pertemuan Korem 133 Nani Wartabone, dan diikuti Ketua KPU Provinsi Gorontalo Sophian Rahmola, bersama Anggota KPU Roy Hamrain, Hendrik Imran, dan Risan Pakaya, Selasa 10 Februari 2026.

Pertemuan ini menjadi bagian dari pelaksanaan PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Sophian Rahmola menegaskan pembaruan data pemilih harus dilakukan secara tertib dan akuntabel, termasuk melalui koordinasi dengan institusi yang memiliki dinamika data personel seperti TNI.

“Koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari PKPU Nomor 1 Tahun 2025. Kami berharap terbangun sinergi berkelanjutan agar pelaksanaan PDPB Tahun 2026 berjalan tertib, akurat, mutakhir, dan akuntabel,” ucap Sophian.

Ia menyebut perubahan data personel yang dinamis memerlukan komunikasi intensif agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam daftar pemilih. Menurutnya, integrasi data menjadi kunci menjaga kualitas demokrasi.

Kepala Seksi Personel Korem 133 Nani Wartabone, Kolonel Kav Peddy Adi Prasetyo, mengapresiasi langkah KPU tersebut. Ia menilai koordinasi ini penting dalam memastikan data personel tetap terbarui dan sesuai kebutuhan PDPB.

“Perubahan data personel bersifat dinamis sehingga membutuhkan pola koordinasi dan kerja sama yang lebih intensif agar data yang disampaikan dapat terintegrasi dengan baik,” kata Kolonel Peddy.

Menurutnya, keterpaduan data antara Korem dan KPU akan membantu menjaga validitas informasi yang berkaitan dengan hak pilih personel.

“Dengan koordinasi yang baik, data dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan PDPB Tahun 2026,” tambahnya.

Kegiatan ini turut dihadiri jajaran pejabat struktural dan fungsional Korem 133 Nani Wartabone serta staf KPU Provinsi Gorontalo sebagai bentuk penguatan kolaborasi lintas lembaga.