RRI.CO.ID, Semarang – Musyawarah dinilai menjadi jalan tengah untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kenyamanan masyarakat dalam kehidupan sosial yang majemuk. Penyelesaian melalui dialog dan mediasi diyakini mampu mencegah konflik sekaligus menghadirkan solusi yang tidak merugikan salah satu pihak.

Direktur Jenderal Harmonisasi Kelembagaan Keagamaan BEM KM Universitas Negeri Semarang (Unnes), Naufal Herlian, mengatakan hak individu dan kepentingan masyarakat sejatinya dapat berjalan berdampingan apabila kedua belah pihak mengedepankan komunikasi serta mencari solusi bersama.

"Apakah hal yang diperdebatkan ini memiliki solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Karena kemarin yang disayangkan itu solusinya kurang baik dari masyarakat ataupun pelaku usahanya sendiri, masyarakat mintanya ditutup tapi pelaku usahanya rugi," ujarnya dalam program SPADA Pro 2 RRI Semarang, Selasa, 7 Juli 2026.

Menurut Naufal, penyelesaian melalui musyawarah akan memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan pandangan dan mencari titik temu. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dibanding mempertentangkan hak masing-masing yang justru berpotensi memperpanjang konflik.

Ia mencontohkan, dalam kasus penolakan terhadap suatu usaha, perlu dikaji terlebih dahulu dampaknya terhadap lingkungan maupun masyarakat. Jika aktivitas tersebut tidak melanggar hukum, maka solusi yang diambil sebaiknya tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha sekaligus kenyamanan warga.

"Alangkah lebih baiknya ditinjau lebih dahulu, apakah kegiatan ini memiliki dampak terhadap lingkungan atau kesehatan mental. Kalau bersifat pilihan dan bukan ilegal seperti jual hewan ternak seperti babi, bisa dipikirkan kembali bagaimana langkah yang tidak merugikan bagi pelaku usaha juga," katanya.

Naufal juga menekankan pentingnya peran perangkat desa maupun tokoh masyarakat sebagai mediator dalam menyelesaikan persoalan di lingkungan. Menurutnya, konflik akan lebih mudah diselesaikan ketika setiap pihak diberi ruang untuk saling mendengar.

"Karena perbedaan ini akan lebih mudah dikelola ketika pihak itu saling mendengar. Terutama untuk perangkat desa atau yang berwenang, tentunya lebih punya kendali untuk mediasi, jadi fungsikanlah perangkat desa terdekat sebagaimana mestinya," ujarnya.

Selain itu, ia mengajak generasi muda menjadi teladan dalam membangun sikap saling menghormati di tengah keberagaman. Sikap tersebut dapat dimulai dari lingkungan terdekat sebelum disebarluaskan kepada masyarakat yang lebih luas.

"Nanti kalau diri sendiri sudah bagus, baru menjadi teladan yang bersikap menghargai di lingkungan kelompok-kelompok kecil. Lalu baru membagikan dan menyebarkan ilmu tersebut, karena terkait menghargai dan menghormati pilihan bukan lahir alami namun perlu effort," tuturnya.