RRI.CO.ID, Surabaya – Temu Ilmiah Nasional (TIN) II, Tahun 2026 Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) merumuskan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rekomendasi tersebut mencakup penguatan kedaulatan pangan, edukasi gizi, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua Umum Persagi, Doddy Izwardy, mengatakan pembangunan gizi harus diawali dengan penguatan pangan lokal agar kelompok rentan memperoleh akses terhadap pangan bergizi secara berkelanjutan. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kemandirian pangan.

Hasil pangan lokal, kata dia, tidak semestinya seluruhnya dijual, tetapi juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. "Kalau berbicara pembangunan, dimulai dari pangan, kemudian gizi, lalu kesehatan. Gizi adalah investasi kualitas sumber daya manusia," ujar Doddy, Sabtu, 4 Juli 2026.

Hasil TIN II Persagi tersebut kata Doddy, selanjutnya akan disampaikan kepada pemerintah sebagai masukan dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan gizi nasional, termasuk penguatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, salah satu rekomendasi yang mengemuka dalam Temu Ilmiah Nasional (TIN) II Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Tahun 2026 adalah penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai intervensi gizi jangka panjang.

Ketua Umum Persagi, Doddy Izwardy, mengatakan program tersebut perlu dipandang sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia, bukan sekadar penyediaan makanan bagi peserta didik. Karena itu, tema keamanan pangan, ketahanan gizi, dan edukasi diangkat dalam TIN II sebagai respons atas berbagai tantangan pelaksanaan MBG di lapangan.

Menurut Doddy, persoalan gizi di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kecukupan pangan, tetapi juga kualitas konsumsi, edukasi masyarakat, serta upaya menurunkan prevalensi stunting menuju target nasional sebesar 14 persen pada 2029. "Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya memberikan makanan. Yang dibangun adalah kualitas sumber daya manusia melalui intervensi gizi yang berkelanjutan," ucap Doddy.

Ia menambahkan, Persagi sedang menyusun peta jalan penguatan MBG hingga 2028. Evaluasi program, lanjutnya, perlu difokuskan pada dampaknya terhadap perbaikan status gizi masyarakat, sehingga rekomendasi yang dihasilkan TIN II dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan pemerintah di bidang gizi.