RRI.CO.ID, Medan - Mendorong ketahanan pangan di wilayah perkotaan menjadi salah satu syarat penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mendorong pemerintah daerah membangun ekosistem ketahanan pangan melalui kolaborasi atau co-creation antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan masyarakat luas.

Hal itu disampaikan Bima Arya , saat membuka Forum Pangan Nasional Pemerintah Kota dalam rangka Rakernas XVIII Apeksi, di Medan, Senin 29 Juni 2026. Mengusung tema "Menata Kelola Pangan, Merajut Ketangguhan Kota". Forum tersebut diikuti kepala dinas ketahanan pangan dari berbagai pemerintah kota di Indonesia.

Bima menegaskan salah satu kunci menuju Indonesia Emas adalah menjaga kesinambungan visi pembangunan nasional, dan mewujudkan kemandirian, terutama di sektor pangan.

"Tidak ada bangsa yang melejit menjadi negara maju ketika sektor pangannya masih tidak mandiri. Swasembada pangan adalah kemandirian," ujarnya.

Menurutnya, Indonesia juga harus mampu memanfaatkan bonus demografi yang diperkirakan akan berakhir sekitar tahun 2038–2040. Karena itu, ketahanan pangan menjadi faktor penting dalam menyiapkan generasi produktif yang sehat dan berkualitas.

Bima menjelaskan, sekitar 70 persen konsumsi pangan dunia terjadi di wilayah perkotaan. Sehingga kota memegang peran strategis dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pangan yang sehat dan bergizi.

"Bagaimana mungkin kita bisa memanfaatkan bonus demografi tanpa memastikan kota-kota ini tangguh secara pangan, dan mampu menyediakan makanan sehat bagi generasi mendatang," ucapnya.

Ia juga mengingatkan berbagai tantangan yang dihadapi kota. Mulai dari dampak geopolitik, perubahan iklim, gangguan distribusi, hingga tingginya angka kemiskinan dan obesitas akibat pola konsumsi yang kurang sehat.

Menurut Bima, persoalan pangan tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga distribusi, pola konsumsi, edukasi masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor. Dalam kesempatan itu, Bima mengapresiasi komitmen sejumlah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk urusan pangan melalui APBD.

Ia menyebut Medan menjadi salah satu kota dengan komitmen tinggi dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat distribusi pangan, cadangan pangan daerah, pengembangan pasar, pemberdayaan petani, hingga pelaksanaan operasi pasar.

Selain itu, pemanfaatan teknologi dinilai penting agar pemerintah daerah dapat memantau kondisi pangan secara real time dan mengambil langkah cepat saat terjadi gangguan produksi maupun distribusi.

"Kota harus menjadi pelopor inovasi, bukan hanya sebagai konsumen, tetapi juga mendorong inovasi produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang sehat serta berkelanjutan," katanya.