RRI.CO.ID, Ogan Ilir - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menegaskan komitmen mengawal program prioritas nasional hingga tingkat desa. Fokus tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis dan Program Indonesia Pintar.

Komitmen itu disampaikan Bupati Muba M. Toha Tohet di Indralaya, Sabtu, 27 Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan pada kegiatan Optimalisasi Jaksa Garda Desa dan pengukuhan ABPEDNAS Sumsel.

Kegiatan berlangsung di Gedung Pendopoan Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Ogan Ilir. Acara dihadiri kepala daerah serta unsur pemerintah dari seluruh Sumatera Selatan.

Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI Prof. Dr. Reda Manthovani turut hadir dalam kegiatan tersebut. Gubernur Sumsel Herman Deru juga mengikuti rangkaian agenda yang berlangsung khidmat.

Bupati Muba M. Toha Tohet menyambut positif pelaksanaan Program Jaga Desa di Sumatera Selatan. Pemerintah daerah siap mendukung pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.

"Pemkab Muba menegaskan komitmennya untuk mendorong kepala desa dan anggota BPD agar proaktif menyerap literasi hukum dan memanfaatkan teknologi pengawasan," ujarnya.

Toha menilai sinergi antarlembaga penting untuk mempercepat pembangunan dari tingkat desa. Program nasional dinilai harus didukung melalui tata kelola yang baik.

Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan aparat penegak hukum dapat memperkuat kualitas pelayanan masyarakat. Langkah tersebut juga mendukung terwujudnya Indonesia Emas yang berdaya saing.

"Karena itu Pemkab Muba akan terus menjaga komitmen terhadap program prioritas nasional," tuturnya.

Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar menyambut baik penguatan sinergi bersama Kejaksaan. Pemerintah daerah berharap pendampingan hukum dapat berjalan secara berkelanjutan.

"Semoga pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat bersama-sama menyukseskan program nasional melalui penguatan Jaga Desa," katanya.

Gubernur Sumsel Herman Deru menekankan pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan daerah. BPD dinilai menjadi lembaga pengawasan sekaligus penjaga nilai budaya desa.

Herman Deru meminta pengurus ABPEDNAS meningkatkan pemahaman terhadap regulasi yang terus berkembang. Literasi hukum dinilai penting dalam menjalankan tugas kelembagaan desa.

"BPD menjalankan fungsi pengawasan pembangunan dan pertahanan adat budaya. Saya meminta kepala daerah memperkuat literasi hukum bagi anggota BPD," ujarnya.

Jaksa Agung Muda Intelijen Prof. Dr. Reda Manthovani menjelaskan pentingnya kolaborasi dengan ABPEDNAS. Kejaksaan membutuhkan dukungan pengawasan langsung hingga tingkat desa.

Ia juga menjelaskan adanya program pemberdayaan ekonomi berbasis CSR dan bantuan pemerintah pusat. Program tersebut mencakup peternakan ayam petelur dan budidaya ikan bioflok.

"BPD bertugas mengawasi desa dan Kejaksaan menginginkan tata kelola keuangan berjalan baik. Karena itu, pengurus ABPEDNAS harus menjaga amanah tersebut dengan sungguh-sungguh," tuturnya.

Program Jaga Desa difokuskan pada pengawasan Makan Bergizi Gratis dan Program Indonesia Pintar. Seluruh bantuan diharapkan tersalurkan secara tepat sasaran dan transparan.

Pengawasan akan didukung aplikasi Jaga Desa yang terintegrasi dengan Siskeudes. Sistem tersebut memungkinkan pemantauan pengelolaan keuangan desa secara real time.