RRI.CO.ID, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menghadiri kegiatan silaturahmi Kementerian Sosial RI bersama pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, Sabtu 18 April 2026. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulsel itu turut dihadiri Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, serta Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul.

Dari jajaran Pemerintah Kota Makassar, Munafri didampingi Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Jufri. Andi Bukti Jufri menilai pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan seluruh program berjalan sesuai aturan.

Menurutnya, pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah pusat. “Poin-poin yang disampaikan Pak Mensos tadi meliputi penguatan data DTSEN, program Sekolah Rakyat, serta upaya percepatan penurunan angka kemiskinan,” ujarnya.

Ia menekankan, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi instrumen penting dalam menghadirkan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar penyaluran bantuan sosial. “DTSEN ini penting supaya kita memiliki data yang benar-benar akurat. Saat ini, kami juga sementara mempersiapkan piloting digitalisasi data bantuan sosial,” jelasnya.

Lebih lanjut, tahap awal yang dilakukan adalah menyiapkan agen pendata yang akan diperkuat melalui bimbingan teknis (bimtek). Pemerintah Kota Makassar berharap kualitas data penerima bansos semakin valid sehingga bantuan dapat tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Setelah proses bimtek rampung, kita akan langsung bergerak melakukan pendataan di lapangan,” tambahnya.

Dalam forum tersebut, Mensos Saifullah Yusuf memaparkan sejumlah program strategis Kementerian Sosial, mulai dari rencana Sekolah Rakyat, penyaluran bansos, hingga penguatan sistem data terpadu melalui DTSEN. Ia menjelaskan, pengelolaan data bansos saat ini dilakukan secara terpusat dengan melibatkan berbagai instansi, termasuk Badan Pusat Statistik.

Data tersebut terus diperbarui untuk memastikan akurasi penerima manfaat. “Dengan sistem ini, kita ingin meminimalkan kesalahan penyaluran bantuan,” ujarnya.

Gus Ipul juga menekankan pentingnya percepatan pemutakhiran data oleh pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan. Ia memastikan masyarakat tetap memiliki ruang menyampaikan keberatan apabila merasa berhak menerima bantuan melalui mekanisme usul sanggah.