KDKMP Didorong Jadi Penggerak Ekonomi Desa dan Pemutus Rantai Distribusi

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat dari tingkat desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Koperasi ini tidak hanya diarahkan sebagai badan usaha, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem ekonomi masyarakat desa.

Program yang lahir melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tersebut ditujukan untuk menggerakkan perekonomian desa, memperluas akses pasar dan pembiayaan. Sekaligus, memangkas rantai distribusi barang kebutuhan pokok dan komoditas bersubsidi.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, KDKMP memiliki tiga fungsi utama. Pertama, menyalurkan barang subsidi sekaligus menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Kedua, menjadi offtaker yang menyerap hasil produksi masyarakat desa dan kelurahan. Dan ketiga, menjadi salah satu saluran berbagai program pemerintah pusat.

"Khusus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan program prioritas pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Secara targetnya KDKMP ini bisa menggerakkan ekonomi, kemudian mengentaskan kemiskinan," kata Ferry dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) belum lama ini bertajuk "Koperasi Merah Putih, Penggerak Ekonomi Rakyat".

Pangkas Rantai Distribusi

Ferry mengatakan, salah satu fungsi strategis KDKMP adalah memperpendek rantai distribusi barang subsidi. Dengan jaringan koperasi yang berada hingga tingkat desa dan kelurahan, penyaluran diharapkan lebih dekat dengan masyarakat penerima manfaat.

"Penyaluran barang subsidi ini menjadi penting. Karena, itu kan sebenarnya haknya rakyat yang sekarang relatif kurang tepat sasaran, terlalu panjang mata rantai distribusinya dan lain sebagainya," ujarnya.

Pemerintah, kata Ferry, sedang menyiapkan mekanisme penyaluran barang dari BUMN produsen atau penyalur langsung kepada KDKMP. Sejumlah BUMN seperti Pertamina Patra Niaga, Pupuk Indonesia, dan Bulog telah membahas mekanisme teknis penyaluran tersebut.

"Justru dengan penyaluran barang subsidi langsung dari pihak produksi produsen BUMN ini langsung ke KDKMP. Menurut saya, itu justru memotong rantai distribusi," kata Ferry.

Sejumlah komoditas yang dapat disalurkan melalui skema tersebut antara lain pupuk bersubsidi, LPG 3 kilogram, beras SPHP, dan minyak goreng.

Serap Produk Masyarakat Desa

Selain berperan dalam distribusi, KDKMP diproyeksikan menjadi offtaker bagi berbagai hasil produksi masyarakat desa. Produk yang diserap mencakup sektor pertanian, hortikultura, perikanan, perkebunan, kerajinan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Produk masyarakat yang diserap koperasi selanjutnya dapat diproses dan dipasarkan ke luar desa. Dengan demikian, koperasi diharapkan tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha desa.

Pemerintah juga membuka peluang KDKMP menjadi unit layanan jasa perbankan sekaligus saluran penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skema tersebut diharapkan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, sekaligus mendorong penciptaan lapangan pekerjaan baru.

Setiap koperasi nantinya memiliki seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap model bisnis dan keberlangsungan usaha koperasi. Ferry mengatakan, masyarakat desa juga akan didorong menjadi anggota koperasi sehingga posisi mereka tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi turut menjadi pelaku ekonomi.

"Harapannya adalah bahwa nanti masyarakat di perdesaan di kelurahan itu sadar bahwa mereka sekarang bukan hanya sekadar sebagai objek ekonomi. Namun, mereka bisa jadi pelaku ekonomi itu sendiri," ujarnya.

Dorong Koperasi Masuk Industri

Kementerian Koperasi juga mendorong KDKMP tidak berhenti pada kegiatan mengumpulkan dan menyalurkan produk masyarakat. Koperasi diarahkan masuk ke sektor pengolahan agar produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah lebih tinggi.

"Jadi bagaimana Kementerian Koperasi mendorong supaya koperasi masuk ke industri adalah sekarang kita mempercepat proses pendirian pabrik-pabrik oleh koperasi," kata Ferry.

Salah satu contohnya adalah koperasi petani sawit yang didorong membangun pabrik crude palm oil (CPO). Produk hasil pengolahan tersebut nantinya dapat dihubungkan dengan jaringan KDKMP sebagai pasar di tingkat desa.

Menurut Ferry, jaringan KDKMP yang dibangun di berbagai daerah dapat menjadi pasar, sekaligus ruang bagi koperasi untuk mengembangkan produk lokal. "Karena kita kan udah punya outlet-nya. Isi dari outlet KDKMP itu sebisa mungkin kita produksi sendiri. Minyak goreng yang kita bikin sendiri, kecap bikin sendiri, kan harusnya gitu," ujarnya.

Menkop menambahkan, pengembangan produk lokal tersebut dapat menjadi ciri khas masing-masing daerah. Setiap KDKMP diharapkan memiliki produk unggulan atau signature yang dapat dikembangkan dan dipasarkan secara lebih luas.

23 Ribu Koperasi Siap Beroperasi

Ferry mengungkapkan, dari target pembangunan sekitar 80.000 KDKMP, sebanyak 23.000 lokasi telah selesai dibangun. Koperasi tersebut selanjutnya akan mulai memasuki tahap operasional.

Untuk memastikan aktivitas koperasi berjalan dan dapat dipantau, Kementerian Koperasi menggunakan Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes). Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memantau aktivitas KDKMP sekaligus mendukung pengawasan terhadap perkembangan koperasi di berbagai daerah.

Pemerintah berharap keberadaan KDKMP pada akhirnya mampu membangun ekosistem ekonomi baru di tingkat desa, mulai dari produksi, pengolahan, pembiayaan, distribusi hingga pemasaran. Dengan model tersebut, koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi di tingkat lokal, tetapi juga diharapkan menjadi penghubung antara potensi produksi masyarakat desa dengan pasar yang lebih luas.