KBRN, Jakarta: Ketua Umum ASEPHI Muchsin Ridjan berharap pemerintah dapat memberikan dukungan bagi pelaku UKM yang berpartisipasi dalam kegiatan internasional. Menurutnya, biaya tinggi membuat banyak pengrajin kesulitan mengikuti undangan pameran luar negeri.

Muchsin menyebut, ASEPHI secara rutin mengirim perwakilan pengrajin ke berbagai negara untuk memperluas pasar ekspor. Salah satunya adalah keikutsertaan 14 pengrajin dalam pameran di Vietnam yang seluruhnya dibiayai mandiri.

“Karena ini untuk mengembangkan UKM, pemerintah boleh bantu kita dalam mengirim anak-anak kita. UKM terbatas sekali, kalau undangan dari luar negeri cukup banyak tapi kesulitannya adalah bagaimana biaya(nya),” ucapnya saat ditemui usai rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, di Komplek Gedung MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025).

Ia menegaskan, ASEPHI bersifat nirlaba dan hanya berperan sebagai penghubung antara pengrajin dan pasar internasional. Karena itu, dukungan pemerintah menjadi kunci untuk memperluas akses dan kolaborasi global.

Selain Vietnam, ASEPHI juga berencana mengirim delegasi ke Afrika Selatan yang memiliki ketertarikan besar terhadap batik Indonesia. Muchsin menegaskan, kerja sama ini penting untuk menjaga eksistensi kriya nasional di pasar global.

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay menekankan, hasil rapat Panja Daya Saing Industri akan ditindaklanjuti. Ia menyebut, referensi dari asosiasi-asosiasi industri menjadi penting agar langkah pemerintah lebih tepat sasaran.

“Referensi tersebut tentu dibutuhkan nanti ketika kami akan mem-follow up (tindak lanjut) ini. Jadi hasil panja ini tentu harus di-follow up dan nanti hasil-hasilnya itu tentu kita harapkan dapat meningkatkan daya saing” katanya.

Selain itu, Saleh juga menyoroti masalah banjir produk impor dan sulitnya mendapatkan bahan baku tertentu bagi industri lokal. Ia menjelaskan, permasalahan terjadi pada produk yang memerlukan bahan baku impor sehingga aturan perlu disesuaikan mempermudah produsen.