BPK Rangkum 762 Laporan Pemeriksaan dalam IHPS I Tahun 2026
- 06 Okt 2026 13:50 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- BPK merangkum 762 laporan hasil pemeriksaan dalam IHPS I Tahun 2026, terdiri atas 706 LHP keuangan, 20 LHP kinerja, dan 36 LHP tujuan tertentu
- Sebanyak 509 dari 546 pemerintah daerah memperoleh opini WTP, sementara 35 daerah mendapat WDP dan dua daerah mendapat opini tidak menyatakan pendapat
- BPK menegaskan hasil pemeriksaan harus menghasilkan perubahan, dengan tindak lanjut rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola dan memulihkan keuangan negara
RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 yang merangkum 762 laporan hasil pemeriksaan. Rinciannya, 706 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan, 20 LHP kinerja, dan 36 LHP dengan tujuan tertentu.
“IHPS I Tahun 2026 memberikan gambaran mengenai hasil pemeriksaan BPK, sekaligus merefleksikan kontribusi pemeriksaan dalam menjaga akuntabilitas, memperbaiki tata kelola. Serta melindungi keuangan negara, pada semester ini, BPK merangkum 762 laporan hasil pemeriksaan,” ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026.
IHPS I Tahun 2026 juga memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian negara atau daerah. Selain itu, IHPS memuat pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, serta pemberian keterangan ahli.
Dari sisi akuntabilitas pelaporan keuangan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah pusat 2025. BPK juga memberikan opini WTP kepada 96 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.
BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas satu LKKL dalam pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. Pada tingkat pemerintah daerah, BPK memeriksa sebanyak 546 laporan keuangan pemerintah daerah.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 509 pemerintah daerah memperoleh opini WTP berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Sementara itu, 35 pemerintah daerah memperoleh opini WDP dan dua pemerintah daerah mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat.
Isma menegaskan nilai pemeriksaan tidak berhenti pada pemberian opini, tetapi terlihat dari perubahan yang dihasilkan. “nilai pemeriksaan sesungguhnya bukan berakhir pada pemberian opini, melainkan pada perubahan yang dihasilkannya,” ucap Isma Yatun.
Ia menegaskan rekomendasi BPK baru memberikan manfaat nyata ketika ditindaklanjuti secara konsisten dan tepat waktu. Tindak lanjut tersebut diharapkan mendorong perbaikan tata kelola serta pemulihan keuangan negara secara berkelanjutan.
“IHPS I Tahun 2026 membawa kita pada satu pesan penting, sejumlah persoalan tata kelola keuangan negara tidak dapat lagi diselesaikan oleh satu entitas secara sendiri-sendiri. Kompleksitas dan keterkaitan antara permasalahan membutuhkan sinergi lintas sektor agar penyelesaiannya dapat lebih menyeluruh dan berkelanjutan,” kata Isma.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....