DCTS Inggris Tak Lagi Diperoleh Indonesia pada 2027, Kemendag Percepat CEPA
- 17 Sep 2026 08:13 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Johni Martha mendorong percepatan negosiasi Indonesia-UK Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-UK CEPA).
- Upaya percepatan penjajakan ini merupakan bagian dari strategi Kemendag untuk memperkuat hubungan dagang dan kerja sama ekonomi Indonesia dengan Inggris.
- Delegasi Kemendag telah melakukan kunjungan kerja ke London pada 7-9 September 2026 dan melakukan pertemuan dengan berbagai instansi pemerintah Inggris dan pemangku kepentingan.
RRI.CO.ID, London - Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Johni Martha mendorong percepatan penjajakan Indonesia-UK Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-UK CEPA). Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah Kemendag mempererat hubungan dagang dan kerja sama ekonomi Indonesia dengan Inggris.
Johni menyampaikan hal tersebut setelah kunjungan kerja ke London, Inggris, pada 7-9 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, delegasi Kemendag bertemu sejumlah instansi Pemerintah Inggris dan berbagai pemangku kepentingan.
“Hubungan perdagangan Indonesia dengan Inggris berpotensi besar untuk terus meningkat. Kami telah bertemu dengan sejumlah instansi Pemerintah Inggris dan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan perdagangan kedua negara melalui pembentukan I-UK CEPA,” ujar Johni dalam keterangannya, Rabu, 16 September 2026.
Kemendag memproyeksikan I-UK CEPA dapat mempertajam daya saing kedua negara melalui perluasan akses pasar dan penguatan rantai pasok. Perjanjian tersebut juga diproyeksikan mengurangi hambatan regulasi serta mengembangkan perdagangan jasa dan investasi.
Urgensi kemitraan tersebut semakin nyata karena Indonesia tidak lagi memperoleh skema Developing Countries Trading Scheme (DCTS) Inggris mulai 1 Januari 2027. Di sisi lain, ekspor Inggris ke Indonesia saat ini masih dikenakan tarif most-favored nation (MFN) sekitar 6-15 persen.
Selain pertemuan tingkat pemerintah, Johni memimpin forum bisnis bersama 20 perusahaan dan lembaga think-tank Inggris pada Selasa, 8 September 2026. Dalam forum tersebut, Johni menekankan pentingnya masukan dunia usaha untuk mempercepat pembentukan I-UK CEPA.
“Masukan dari dunia usaha sangat penting untuk mempercepat pembentukan I-UK CEPA,” kata Johni. Johni juga mengapresiasi dukungan Inggris terhadap upaya aksesi Indonesia ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).
Dalam kunjungan tersebut, delegasi Kemendag turut mengunjungi International Coffee Organization (ICO) di London. Pertemuan itu membahas kesejahteraan petani kopi skala kecil, pengakuan specialty Robusta, praktik pertanian regeneratif, serta tantangan implementasi European Union Deforestation Regulation (EUDR).
“Kami juga menekankan pentingnya peran ICO dalam menopang kesejahteraan petani kopi yang mayoritas adalah petani kecil. Di sisi lain, perlu peran aktif negara produsen kopi besar untuk menciptakan aturan global yang lebih adil dan inklusif,” kata Johni.
Nilai perdagangan Indonesia dan Inggris tercatat relatif stabil sepanjang 2021-2025. Nilainya meningkat dari USD2,57 miliar pada 2021 menjadi USD2,66 miliar pada 2025.
Indonesia memiliki pasar yang besar, sumber daya alam melimpah, dan basis manufaktur kompetitif. Sementara itu, Inggris unggul pada produk dan jasa bernilai tinggi, teknologi, serta keahlian lintas sektor.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....