RRI.CO.ID, Jakarta - INDEF menilai peryaan Hari Raya Iduladha memiliki potensi ekonomi yang besar, tapi belum terkelola dengan baik. Hal itu dikarenakan distribusinya belum merata dan masih menumpuk di Pulau Jawa.

INDEF mencatat, potensi ekonomi kurban tahun 2026 mencapai Rp26,89 triliun hingga Rp52,3 triliun. Jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba.

"Dari jumlah hewan kurban itu diprakirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban. Estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari," kata Kepala Center of Sharia Economic Development (CSED) INDEF Nur Hidayah dalam diskusi publik "Muslimah Ekonom Syariah Bicara Ekonomi Kurban", Senin, 25 Mei 2026.

Namun, Nur menyatakan masih terjadi ketimpangan ekstrem dalam distribusi ekonomi kurban. Surplus menumpuk di pulau Jawa sebesar Rp21,42 triliun atau 79,67 persen dari pangsa nasional.

Sedangkan di Indonesia Timur masih terjadi defisit protein. Untuk wilayah Papua misalnya, distribusinya hanya sebesar Rp0,11 triliun atau 0,41 persen.

Sedangkan di Maluku cuma Rp0,03 triliun atau 0,10 persen. "Distribusi ekonomi kurban di Indonesia, memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan struktur perekonomian makro secara keseluruhan," ucap Nur Hidayah.

Untuk itu, menurutnya, perlu dilakukan transformasi dalam tata kelola kurban diantaranya dengan membentuk 'Indonesian Kurban Data Observatory'. Pembentukannya sebagai lembaga observasi data kurban nasional untuk menciptakan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

"Selain itu untuk mendorong sinergi antara platform digital dengan institusi masjid. Masjid-masjid saat ini masih mendominasi 95,9 persen transaksi kurban secara luring," kata Nur Hidayah.

Dia juga merekomendasikan perumusan kebijakan alokasi surplus dari Jawa ke wilayah minus secara eksplisit. Alokasi dilakukan tanpa menghilangkan prinsip prioritas lingkungan lokal (aulawiyat almahaliah).

Untuk memperbaiki tata kelola kurban, Nur Hidayah berpendapat pentingnya peran perempuan sebagai agen ekonomi. "Dalam tata kelola filantropi Islam, perempuan muslimah tidak boleh hanya diposisikan sebagai penerima manfaat," ujarnya.

Kaum perempuan, tegas Nur, juga harus diakui sebagai agen ekonomi aktif. "Mereka memiliki peran krusial dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kurban,"