Industri Baja Tertekan, Kemenperin Perkuat Kebijakan untuk Perlindungan
- 06 Mei 2026 10:50 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Kemenperin memperkuat kebijakan perlindungan terhadap industri baja yang tertekan akibat banjir produk impor murah dan melemahnya sektor konstruksi.
RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan memperkuat kebijakan untuk melindungi industri baja dari tekanan akibat banjir produk impor murah. Hal itu disampaikan Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, Selasa 5 Mei 2026.
Sebelumnya dikabarkan produsen baja PT Krakatau Osaka Steel (KOS) akan menutup seluruh kegiatan operasionalnya pada Juni 2026. Menurut Febri, hal ini tentunya memberikan dampak sosial ekonomi sangat berat.
“Kami turut prihatin atas kondisi yang dihadapi para pekerja PT Krakatau Osaka Steel,” ujarnya. Febri lalu mengimbau pihak perusahaan untuk memenuhi hak-hak pekerjanya yang terdampak sesuai peraturan perundang-undangan.
PT Krakatau Osaka Steel dilaporkan mengalami kerugian yang berkelanjutan sejak tahun 2022 lalu. Penurunan permintaan baja konstruksi di pasar domestik menjadi faktor utama penyebab pelemahan kinerja bisnis.
Produsen lokal juga harus bersaing ketat dengan produk baja impor asal Tiongkok yang sangat murah. Melemahnya sektor konstruksi nasional membuat beban operasional pelaku industri baja semakin berat.
“Kondisi tersebut jelas menempatkan industri baja nasional pada posisi yang sulit,” ujarnya. “Ini merupakan hasil kombinasi berbagai faktor eksternal yang kompleks.
Karena itu, Kemenperin telah mengendalikan masuknya produk asing melalui kebijakan larangan dan pembatasan impor. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) juga wajib dilakukan terus untuk menjaga kualitas baja batangan lokal.
Insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) juga diberikan guna menekan biaya energi pada proses produksi. Pemerintah juga menyediakan tarif bea masuk nol persen untuk bahan baku billet industri baja.
Menurut Febri, Kemenperin melakukan kajian komprehensif untuk merumuskan strategi baru. Hal ini sangat diperlukan guna menjaga keberlangsungan masa depan industri logam dasar nasional.
Pemerintah juga akan memperluas implementasi kebijakan pengendalian impor serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Upaya kolektif tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemandirian sektor manufaktur di tengah dinamika geopolitik.
“Keberhasilan penguatan industri baja nasional memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, pelaku industri, maupun masyarakat,” ucapnya. Menurut Febri, dinamika geopolitik global, struktur biaya produksi, serta tingkat permintaan domestik juga akan sangat memengaruhi efektivitas kebijakan yang dijalankan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....