DPR Soroti Anggaran Alat Kesehatan untuk TBC Tahun 2027 Dianggarkan Nol
- 16 Sep 2026 21:35 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Alokasi anggaran alat kesehatan pelayanan TBC pada tahun 2027 mencatat nilai nol, mengalami penurunan drastis dari Rp279 miliar pada tahun 2026.
- Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyampaikan sorotan ini dalam rapat kerja membahas RKA-K/L (Rancangan Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga) Tahun Anggaran 2027.
- Rapat kerja tersebut melibatkan Menteri Kesehatan dan Menteri Kependudukan serta Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN untuk membahas anggaran kesehatan pada tahun mendatang.
RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyoroti alokasi anggaran alat kesehatan pelayanan tuberkulosis (TBC) pada 2027. Anggaran tersebut tercatat nol, sementara pada 2026 alokasinya mencapai sekitar Rp279 miliar.
Felly menyampaikan sorotan tersebut dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN. Rapat tersebut membahas RKA-K/L Tahun Anggaran 2027 hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI.
“TBC ini kan masih ada, kita masih di peringkat kedua dunia ya, Pak. Alat kesehatan pelayanan TBC di sini, 2026 ini kan ada Rp279 miliar, Pak, tapi 2027 nol,” ujar Felly di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 16 September 2026.
Felly juga mencatat perubahan total anggaran penanganan TBC dalam rencana anggaran 2027. Anggaran penanganan TBC yang sebelumnya sekitar Rp5,19 triliun menjadi sekitar Rp3,7 triliun pada 2027.
Atas kondisi tersebut, Felly meminta Kementerian Kesehatan menjelaskan keberlanjutan penggunaan alat kesehatan pelayanan TBC yang telah tersedia. Ia turut mempertanyakan sejauh mana alat tersebut telah didistribusikan dan dimanfaatkan di seluruh wilayah Indonesia.
“Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, alat kesehatan pelayanan TBC, apakah ini masih bisa dipakai? Dan apakah ini sudah tersebar di seluruh wilayah 514 kabupaten dan kota?” kata Felly.
Selain penanganan TBC, Felly meminta penjelasan mengenai rencana revitalisasi fasilitas kesehatan sebagai bagian dari upaya memperkuat akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan pemaparan Kementerian Kesehatan, kebutuhan biaya revitalisasi fasilitas kesehatan tersebut mencapai sekitar Rp55,8 triliun.
Kebutuhan tersebut mencakup pembangunan baru 1.988 puskesmas, renovasi pada 8.001 lokus, serta pemenuhan 4.962 unit. Felly meminta pemerintah memberikan kejelasan mengenai tahapan penganggaran program revitalisasi tersebut.
Menurut Felly, kejelasan itu perlu mencakup porsi anggaran yang telah dialokasikan dalam RKA-K/L 2027 dan kebutuhan yang akan dipenuhi pada tahun-tahun berikutnya. Kejelasan tersebut diperlukan untuk memastikan kesinambungan program revitalisasi fasilitas kesehatan.
“Yang Bapak gambarkan di sini 2027 berapa, 2028 berapa, dan seterusnya. Yang disampaikan pidato Pak Presiden untuk 10.000 puskesmas, rumah sakit, peningkatan rumah sakit, mungkin ini butuh penjelasan, Pak,” ucap Felly.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....