Monev KIP 2026, BAZNAS Perkuat Transparansi dan Layanan Informasi Publik

RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS RI memperkuat tata kelola layanan informasi publik menjelang pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik atau Monev KIP 2026. Penguatan dilakukan melalui sosialisasi Monev KIP 2026 yang digelar di Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026.

Wakil Ketua BAZNAS RI, Dr. H. Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan capaian BAZNAS sebagai badan publik informatif pada 2025 harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas layanan. Menurutnya, prestasi tersebut tidak boleh membuat jajaran BAZNAS berpuas diri maupun lengah dalam menjaga keterbukaan informasi.

"Prestasi yang kita peroleh tahun 2025, jangan itu menjadikan kita berpuas diri, jangan menjadikan kita terlena, tapi harus kita tingkatkan," ujar Zainut Tauhid saat membuka kegiatan.

Pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat, BAZNAS RI meraih predikat lembaga publik informatif kategori lembaga nonstruktural. BAZNAS menempati peringkat kedua dengan nilai 97,70.

Zainut menekankan, seluruh unit kerja BAZNAS perlu memahami secara mendalam kriteria dan instrumen penilaian Monev KIP 2026. Pemahaman tersebut dinilai penting agar pengelolaan data dan informasi dapat dilakukan secara cepat, akurat, terkoordinasi, serta mudah diakses masyarakat.

"Untuk itu saya mohon kepada kita semuanya, seluruh unit kerja untuk memahami secara mendalam kriteria dan instrumen penilaian KIP atau Monev KIP tahun 2026," tegasnya.

Ia berharap koordinasi antarsatuan kerja semakin diperkuat sehingga BAZNAS mampu mempertahankan predikat sebagai badan publik informatif. Lebih dari sekadar mempertahankan penghargaan, keterbukaan informasi dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan zakat.

Sementara itu, Deputi I BAZNAS RI Bidang Pengumpulan, H. M. Arifin Purwakananta, S.I.Kom., M.I.Kom., CWC., CFRM., mengatakan penyelarasan pengelolaan data dengan kebijakan internal menjadi salah satu kunci memenuhi seluruh indikator keterbukaan informasi publik.

Menurut Arifin, status sebagai badan publik informatif berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Karena itu, BAZNAS perlu memastikan informasi mengenai pengelolaan zakat tersedia secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Jadi, mana-mana lembaga yang disebut informatif, tidak informatif, jadi gitu kita akan berbahaya kalau BAZNAS masuk ke dalam kategori yang walaupun masyarakat tidak baca dalamnya, tapi begitu disebut tidak informatif, wah kita dianggap ada masalah," tutur Arifin.

Penguatan keterbukaan informasi menjadi semakin penting karena BAZNAS mengelola dana zakat yang bersumber dari kepercayaan masyarakat. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan indikator penilaian KIP, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana zakat dihimpun, dikelola, dan disalurkan.

BAZNAS perlu menjadikan Monev KIP 2026 bukan sekadar agenda administratif untuk mempertahankan predikat informatif. Evaluasi tersebut semestinya dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas informasi publik, memperkuat akuntabilitas, sekaligus memastikan hak masyarakat atas informasi pengelolaan zakat terpenuhi.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir jajaran direktur, kepala biro, serta kepala divisi BAZNAS RI. Seluruh jajaran menyatakan komitmen mendukung peningkatan kualitas tata kelola dan keterbukaan informasi publik di lingkungan BAZNAS.