RRI.CO.ID, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat perannya di Provinsi Sumatera Utara melalui penguatan kepemimpinan dan kapasitas kelembagaan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Komitmen tersebut ditandai dengan pengukuhan Triyoga Laksito sebagai Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara. Pengukuhan dilakukan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Jumat, 31 Juli 2026.

Hernawan mengatakan pengukuhan tersebut menjadi bagian dari penguatan peran OJK di daerah. Menurutnya, kepemimpinan yang kuat dibutuhkan untuk menghadapi dinamika ekonomi sekaligus memperluas kontribusi sektor jasa keuangan bagi masyarakat.

"Pengukuhan ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi merupakan momentum untuk memperkuat peran OJK di daerah. Khususnya dalam menghadapi dinamika ekonomi yang semakin kompleks serta memperluas kontribusi sektor jasa keuangan bagi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Hernawan menjelaskan implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memperluas mandat OJK. Karena itu, OJK dituntut semakin mampu menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.

Ia juga mendorong penguatan Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) melalui kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperluas akses keuangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menekankan pentingnya kebijakan sektor jasa keuangan yang sesuai kebutuhan setiap daerah. Ia mendorong penguatan koordinasi antara OJK dan pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.

Koordinasi tersebut difokuskan bagi pelaku UMKM, petani, dan masyarakat terdampak bencana melalui optimalisasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Bobby juga mendorong penguatan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, kolaborasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, OJK, industri jasa keuangan, dan pemangku kepentingan perlu diperkuat. Langkah tersebut bertujuan membangun ekosistem keuangan syariah yang inklusif, efisien, dan berdaya saing.

"Penguatan koordinasi antara OJK dan pemerintah daerah diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Khususnya pelaku UMKM, petani, dan masyarakat terdampak bencana, termasuk melalui optimalisasi pemanfaatan SLIK," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Hernawan menghadiri seremoni topping off pembangunan Gedung Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara. Prosesi tersebut menandai rampungnya struktur utama gedung hingga lantai tujuh sebagai bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan OJK.

"Gedung ini bukan sekadar infrastruktur, melainkan pusat koordinasi dan kolaborasi untuk memperkuat kehadiran OJK serta mendukung sektor jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Kehadirannya diharapkan semakin memperkuat fungsi pengawasan dan pelayanan publik sehingga OJK dapat lebih responsif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi," katanya.

Gedung OJK Provinsi Sumatera Utara menjadi gedung ketujuh yang dibangun OJK di atas lahan kosong dengan konsep green building. Kehadirannya diharapkan memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik, edukasi, literasi keuangan, serta pelindungan konsumen di Sumatera Utara.