RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XII DPR, Dony Maryadi Oekon, menyampaikan pagu indikatif Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun anggaran 2027 sebesar Rp625,14 miliar. Pembahasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi XII DPR bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan P. Roeslani.

Dony mengatakan pagu indikatif tersebut terdiri atas program dukungan manajemen dan program penanaman modal serta hilirisasi. "Pagu indikatif tahun anggaran 2027 untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar Rp625.140.750.000," katanya, Senin, 15 Juni 2026.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan alokasi anggaran tersebut terbagi untuk dua program utama kementerian. Program dukungan manajemen memperoleh porsi terbesar dibandingkan program penanaman modal dan hilirisasi.

"Rinciannya Rp470.957.046.000 untuk program dukungan manajemen," ujarnya. Kemudian Rp154.183.659.000 untuk program penanaman modal dan hilirisasi.

Meninves Rosan kemudian memaparkan pengantar pembahasan RKA-KL dan RKP tahun 2027. Di sana disampaikan target investasi nasional yang harus dicapai pada tahun mendatang.

Menurut Rosan, Kementerian Investasi ditargetkan mencapai realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada 2027. Angka tersebut lebih tinggi 13,8 persen dibandingkan target investasi 2026.

"Sesuai rancangan RKP tahun 2027, Kementerian Investasi ditargetkan mencapai realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun. Atau 13,8 persen lebih tinggi dibanding target 2026," kata Rosan.

Untuk mendukung target tersebut, Kementerian Investasi mengusulkan anggaran sebesar Rp2,19 triliun. Namun, pagu indikatif yang diterima saat ini sebesar Rp625,14 miliar atau turun 37,6 persen dibandingkan alokasi tahun 2026.

Rosan mengatakan pagu tersebut baru memenuhi sekitar 52 persen dari kebutuhan minimal kementerian yang mencapai Rp1,2 triliun. Karena itu, pihaknya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp578,93 miliar.

"Kami berharap dukungan pimpinan dan anggota Komisi XII. Agar tambahan anggaran sebesar Rp578,93 miliar sesuai kebutuhan minimal dapat terpenuhi," ujarnya.

Pada akhir rapat, Komisi XII DPR menyatakan dapat memahami penjelasan Menteri Investasi dan Hilirisasi terkait pagu indikatif tahun anggaran 2027. Pendalaman lebih lanjut akan dilakukan bersama jajaran eselon I dalam agenda rapat berikutnya.