RRI.CO.ID, Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, menyatakan gejolak geopolitik global tidak memengaruhi tabungan masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut terlihat dari pertumbuhan simpanan perbankan hingga kuartal I 2026.

LPS mencatat simpanan di bawah Rp100 juta tumbuh 1,84 persen pada Mei 2026. Sementara simpanan di atas Rp5 miliar meningkat 21,6 persen hingga Maret 2026.

“Pertumbuhan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh penempatan dana pemerintah di perbankan. Namun tanpa memperhitungkan dana pemerintah sekalipun, simpanan kelompok tersebut tetap tumbuh secara alami sekitar 9,6 persen,” ujar Anggito dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) II di Jakarta, Kamis, 7 Mei 2026.

Ia menjelaskan simpanan di bawah Rp100 juta mencakup sekitar 11,26 persen total simpanan nasional. Adapun simpanan di atas Rp5 miliar mencapai sekitar 57,88 persen dari keseluruhan nominal simpanan.

Secara keseluruhan, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan hingga Maret 2026 tumbuh 13,57 persen. Sementara pertumbuhan tersebut menunjukkan likuiditas perbankan nasional masih terjaga.

Meski demikian, LPS bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses layanan keuangan nasional.

Saat ini masih terdapat sekitar 15 juta penduduk usia produktif yang belum memiliki rekening bank. Namun jumlah tersebut menurun sekitar 3 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menegaskan komitmen memperbaiki pasar modal Indonesia secara berkelanjutan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni membuka data kepemilikan saham hingga level satu persen.

Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pasar modal nasional. OJK berharap kebijakan itu mampu menjaga kepercayaan investor global terhadap pasar domestik.

Sebelumnya, lembaga indeks global MSCI memberikan sorotan terhadap transparansi pasar modal Indonesia. Kondisi tersebut sempat memunculkan keraguan dari sebagian investor global terhadap pasar nasional.

“Kami sudah membuka data pemegang saham sampai satu persen. Ini menjadi bagian dari perhatian investor global terhadap transparansi pasar modal Indonesia,” ujarnya.

Ia menjelaskan OJK juga memperluas klasifikasi data investor di pasar modal nasional. Jumlah klasifikasi meningkat dari sebelumnya sembilan poin menjadi 39 poin informasi.

“Kami juga menyampaikan informasi ultimate beneficial owner kepada publik. OJK turut memperkuat aturan free float di atas 15 persen secara bertahap,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan pembenahan pasar berpotensi memengaruhi pergerakan pasar modal domestik. Namun, dampak tersebut dinilai hanya bersifat sementara sebagai proses penyesuaian pasar.

Friderica menilai, langkah perbaikan tersebut akan memperkuat fondasi pasar modal dalam jangka panjang. Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pasar nasional.