RRI.CO.ID, Jakarta- Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan batas defisit anggaran. Pemerintah tidak akan mengubah aturan batas defisit anggaran sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Presiden Prabowo mengatakan pemerintah tidak memiliki rencana merubah aturan batas defisit anggaran kecuali dalam kondisi darurat besar seperti pada saat pandemi COVID-19. Presiden Prabowo menegaskan batas defisit sebagai instrumen penting untuk menjaga kedisiplinan pengelolaan keuangan negara.

“Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita, saya berharap kita tidak perlu mengubahnya. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti COVID-19,”kata Presiden Prabowo dalam wawancara dengan Bloomberg dengan judul ‘Prabowo Open to Breach Indonesia Deficit Cap Only During Crisis’, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima awak media, Senin, 16 Maret 2026.

Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menetapkan batas defisit anggaran maksimal sebesar 3 persen dari PDB sejak awal tahun 2000, atau krisis keuangan Asia. Selama ini, ketentuan tersebut menjadi salah satu pilar disiplin fiskal yang diperhatikan oleh para investor.

Kepala Negara juga menilai Indonesia lebih beruntung dibanding negara lain. Indonesia memiliki sumber daya alam seperti sawit dan batu bara yang masih relatif murah dan dapat menjamin ketahanan nasional.

Indonesia juga tengah mengembangkan panas bumi, tenaga surya, tenaga air, serta biofuel sebagai sumber energi alternatif. Presiden Prabowo meyakini Indonesia tidak akan ketergantungan dengan negara lain.

“Kalau kita bisa melewati ini, dalam dua tahun kita akan menjadi sangat efisien. Kita akan sangat, sangat tidak bergantung pada sumber dari luar,”katanya.

Presiden Prabowo bersikukuh pada aturan soal defisit anggaran kendati negara lain telah meninggalkan target ketat defisit anggaran. Presiden Prabowo menolak gagasan sejumlah pemikir ekonomi yang mendorong pertumbuhan dengan menambah utang besar-besaran.

Presiden Prabowo berpegang teguh pada prinsip pengeluaran harus disesuaikan dengan kemampuan. Prinsip tersebut merupakan didikan orang tuanya sejak masih kanak-kanak.

“Indonesia dulu ingin meniru aturan Uni Eropa yang membatasi defisit fiskal maksimal 3% dari PDB. Namun banyak negara di kawasan itu kini tidak lagi mematuhinya,”katanya.

“Jangan membelanjakan lebih dari yang kita hasilkan. Itu adalah prinsip dasar kehidupan untuk bisa bertahan,”ujar Presiden.