RRI.CO.ID, Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2026 mencapai USD434,7 miliar. Secara tahunan (year-on-year/yoy) ULN Indonesia tumbuh 1,7 persen, lebih rendah dibandingkan pada Desember 2025 yang sebesar 1,8 persen (yoy).

Jika dikonversikan ke dalam rupiah, dengan kurs Rp16.900 per dolar Amerika Serikat (AS), jumlahnya mencapai sekitar Rp7.346,43 triliun. “Perkembangan ini terutama dipengaruhi ULN sektor publik,” kata Direktur Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, Senin 16 Maret 2026.

Posisi ULN pemerintah pada Januari 2026 tercatat sebesar USD216,3 miliar (Rp3.655,47 triliun). Secara tahunan ULN pemerintah tumbuh 5,6 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan per Desember 2025 sebesar 5,5 persen.

Menurut Denny, perkembangan ULN pemerintah pada Januari 2026 dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pelaksanaan program dan proyek pemerintah.

Hal lainnya adalah aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional. “Ini seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah menngkatnya ketidakpastian global,” ujarnya.

Denny menambahkan, sebagai salah satu instrumen pembiayaan pada APBN, ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel. “Pemanfaatannya terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal, serta memperkuat perekonomian nasional,” ucapnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah paling banyak digunakan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22 persen). Selanjutnya untuk administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,3 persen), serta jasa pendidikan (16,2 persen).

BI melaporkan posisi ULN pemerintah didominasi utang yang bersifat jangka panjang dengan pangsa 99,98 persen dari total ULN pemerintah. Hal yang sama berlaku untuk posisi ULN swasta dengan pangsa utang jangka panjang sebesar 76,2 persen.

Sementara itu, ULN swasta pada Januari 2026 tercatat sebesar USD193,0 miliar (Rp3.261,70 triliun). Ini berarti turun dibandingkan posisi per Desember 2025 yang mencapai USD194,0 miliar (Rp3.278,60 triliun).

Secara tahunan, pertumbuhan ULN swasta terkontraksi sebesar 0,7 persen pada Januari 2026. Ini berarti lebih dalam dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 0,2 persen secara tahunan.

Penurunan tersebut dipengaruhi ULN perusahaan non-lembaga keuangan (nonfinancial corporation). ULN swasta terbesar (80 persen) antara lain berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan, pertambangan, serta pengadaan listrik dan gas.

BI menegaskan struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung penerapan prinsip kehati-hatian. Ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 29,6 persen.

Untuk menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi terkait pemantauan perkembangannya. “Peran ULN akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” kata Denny.