RRI.CO.ID, Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS belum stabil dan masih fluktuatif. Hari ini, berdasarkan data Bloomberg, rupiah kembali melemah setelah sehari kemarin menguat.
Nilai tukar rupiah ditutup turun 0,14 persen atau 23 poin menjadi Rp16.886 per dolar AS. “Pasar energi terguncang karena Iran mulai memblokir Selat Hormuz,” kata Analis Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi mencermati penyebab rupiah melemah, Rabu, 11 Maret 2026.
Sejauh ini, belum ada tanda-tanda ketegangan di Timur Tengah akan berakhir. Presiden Trump mengklaim perang hampir berakhir, sementara Iran menyatakan pihaknyalah yang akan memutuskan kapan konflik berakhir.
Selain mengamati perkembangan di Timur Tengah, pelaku pasar juga menunggu rilis data Indeks Harga Konsumen (IHK) Amerika Serikat. Data inflasi bulan Februari itu akan dirilis Rabu waktu setempat.
“Data tersebut diharapkan memberikan petunjuk yang lebih jelas tentang inflasi dan suku bunga AS. Inflasi utama diperkirakan tetap stabil 2,4 persen secara tahunan, sementara inflasi inti diperkirakan tetap 2,5 persen,” ujar Ibrahim.
Angka tersebut kemungkinan mencerminkan lonjakan harga energi setelah perang Iran. Namun pelaku pasar tetap akan memantau angka tersebut secara cermat.
Dari laju inflasi, pelaku pasar akan mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang pengeluaran konsumen. Termasuk gambaran tentang kesehatan ekonomi secara keseluruhan.
Sebelumnya, rilis data penggajian pekerja non-pertanian menunjukkan pelemahan. Data itu menimbulkan beberapa kekhawatiran tentang kondisi ekonomi AS yang diperkirakan sedang melemah.
Di dalam negeri, Ibrahim mencermati penilaian lembaga rating internasional Moody’s. Sepeti Fitch, Moodys juga menurunkan outlook terhadap Indonesia, dari stabil menjadi negatif.
“Penurunan outlook itu merupakan imbas dari kekhawatiran pasar terhadap kredibilitas fiskal pemerintah. Kinerja setoran pajak, yang menjadi tumpuan pendapatan negara dianggap tidak sejalan dengan beban belanja pemerintah,” ujar Ibrahim.
Selain ketiga lembaga tersebut, isu kredibilitas fiskal dan setoran pajak juga disorot Bank Dunia (World Bank). “Bank Dunia menilai selama 10 tahun pemerintah dianggap tidak optimal meningkatkan performa penerimaan pajak,” ucap Ibrahim.
Masih lemahnya performa penerimaan pajak, terlihar dari rasio pajak Indonesia yang tergolong rendah untuk ukuran negara G20. “Pada tahun 2025, tax ratio Indonesia turun ke 9,31 terhadap PDB,” kata Ibrahim menutupa analisisnya.