RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan yang transparan. Agus menjelaskan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) selalu menerapkan prinsip integritas tinggi dalam setiap penggunaan anggaran negara.

Upaya ini sejalan dengan dimulainya proses pemeriksaan resmi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta. Pemerintah ingin memastikan seluruh laporan pertanggungjawaban keuangan Kemenperin sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Kami memandang entry meeting ini sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi dan komunikasi. Momentum ini juga menegaskan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Agus di Jakarta, Senin, 9 Februari 2026.

Sektor industri manufaktur nasional mencatatkan pertumbuhan yang sangat menggembirakan pada periode tahun 2025. Laju pertumbuhan industri pengolahan secara meyakinkan mampu melampaui angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen.

Kenaikan sektor manufaktur yang menyentuh angka 5,30 persen membuktikan bahwa deindustrialisasi tidak terjadi di Indonesia. Industri tetap menjadi motor utama yang mendominasi struktur ekonomi bagi kemajuan bangsa kita.

“Kami menyadari sepenuhnya bahwa ruang perbaikan selalu terbuka. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2025, kami berkomitmen bersikap kooperatif, terbuka, dan siap bekerja sama dengan tim pemeriksa BPK,” kata Agus.

Kementerian Perindustrian telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 17 kali berturut-turut. Capaian ini dimulai sejak tahun anggaran 2008 hingga periode laporan tahun 2024.

Otoritas terkait juga menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan setiap rekomendasi perbaikan dari pihak lembaga pemeriksa. Sebanyak 84,67 persen temuan administrasi telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh jajaran birokrasi kementerian terkait.

“Membangun dan menjaga integritas merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen bersama bersama dan perbaikan yang terus-menerus. Kami optimistis Kementerian Perindustrian dapat terus memperkuat tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berintegritas,” ucap Agus.

Realisasi pendapatan negara melalui layanan jasa industri berhasil melampaui target hingga mencapai 116,43 persen. Pencapaian dana ini bersumber dari optimalisasi fungsi unit teknis serta lembaga pendidikan vokasi pemerintah.

Pengelolaan belanja kementerian juga berlangsung sangat efisien dengan total realisasi anggaran sebesar Rp2,09 triliun. Tingkat penyerapan anggaran secara keseluruhan mencapai angka 98,15 persen dari total pagu yang ditetapkan.

Laporan keuangan tersebut merupakan hasil konsolidasi data dari 107 satuan kerja yang tersebar wilayah Indonesia. Peningkatan nilai aset negara juga terjadi seiring dengan pengembangan fasilitas pendidikan serta jasa industri daerah.

Agus menginstruksikan seluruh jajaran agar menyediakan data yang lengkap secara terbuka kepada tim pemeriksa pusat. Komunikasi yang intensif harus terus dibangun guna mempermudah proses evaluasi penggunaan dana rakyat tersebut.

Pemerintah berharap hasil pemeriksaan ini dapat memberikan saran yang membangun bagi kualitas manajemen keuangan negara. Integritas birokrasi yang bersih akan menjadi pondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.